Sebanyak 60 persen Rakyatnya Petani, Gubernur Sherly Tjoanda ingin Bangun Infrastruktur: Keterbatasan Jual ke Pasar

Jakarta,tvonenews.com- Bagi Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda kemudahan rakyat dalam beraktivitas ialah prioritasnya, termasuk konektivitas ke Pasar.

Konektivitas ini bermaksud ingin membangun ekonomi yang baik untuk Maluku Utara sendiri. Sherly Tjoanda masih melihat adanya keterbatasan akses menjual hasil panen.

Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tersebut tinggi. Namun belum sejalan dengan pembangunan infrastruktur.

Menurut Gubernur Maluku Utara itu sekitar 60 persen rakyatnya adalah pekerja sebagai Petani.

"Sebanyak 60 persen penduduk merupakan petani dan 20 persen nelayan, namun mereka kesulitan membawa hasil produksi ke pasar karena keterbatasan jalan dan jembatan," jelasnya, dikutip dari antara, Rabu (29/4).

Sejalan dengan Sherly Tjoanda Laos, pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan pelabuhan penyeberangan di beberapa wilayah.

Ditambah, juga butuh penambahan frekuensi kapal Tol Laut guna menekan biaya logistik.

"Tanpa konektivitas jalan, jembatan, dan pelabuhan, biaya logistik akan tetap tinggi dan masyarakat tidak merasakan manfaat pembangunan," pesan Sherly.

Usulannya tersebut, semuanya disampaikan dalam rapat bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI pada masa reses di Ternate.

Dalam mewujudkan hal itu, Sherly menyebut pemerintah daerah menghadapi pemotongan anggaran dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) yang secara total mencapai Rp3,5 triliun.

Sehingga mengharapkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Guna membangun infrastruktur tadi.

Sherly menyebutkan dana usulannya sebesar Rp2,9 triliun. Itu semua dikelola dalam sejumlah program prioritas meliputi pembangunan dan perbaikan jalan provinsi.

Kemudian ada juga, percepatan pembangunan ibu kota Sofifi, serta penguatan konektivitas kawasan industri melalui pembangunan ruas Maba–Sagea.

Pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan akses bandara melalui ruas Trans Kie Raha guna memangkas waktu tempuh dari Sofifi ke bandara.

Gubernur Sherly juga menyoroti status Sofifi yang hingga kini belum memiliki kode wilayah mandiri dan masih berada di bawah administrasi Kota Tidore Kepulauan.

"Kami mendorong agar Sofifi segera memiliki kode wilayah sendiri untuk mempercepat pembangunan," jelasnya.