Deretan Janji Prabowo di Peringatan Hari Buruh, Mulai Potongan Aplikator Ojol Hingga Satgas PHK

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan rangkaian janji besar di hadapan ribuan buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional.

Dari sektor transportasi digital hingga perumahan, dari perlindungan tenaga kerja hingga kesejahteraan nelayan, pemerintah menyiapkan paket kebijakan yang disebut menyasar langsung kebutuhan rakyat pekerja.

1. Ojol Dapat Porsi 92 Persen, Potongan Aplikator Dipangkas

Salah satu janji paling menyita perhatian adalah perubahan drastis skema pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online. Prabowo menegaskan bahwa pengemudi harus mendapatkan porsi minimal 92 persen.

“Pembagian pendapatan dari 80 persen untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92 persen untuk pengemudi,” kata Prabowo.

Ia menilai selama ini potongan aplikator tidak sebanding dengan risiko pekerjaan di lapangan.

“Ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya setiap hari,” sebut Prabowo.

2. Satgas PHK Dibentuk, Negara Siap Turun Tangan

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah resmi membentuk Satgas Mitigasi PHK dan Kesejahteraan Buruh melalui Keppres Nomor 10 Tahun 2026. Prabowo memastikan negara akan hadir ketika pekerja terancam kehilangan pekerjaan.

“Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh, yang diancam PHK kita akan bela dan kita akan lindungi,” ungkap Prabowo.

“Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat, kita akan ambil alih, kita akan bela rakyat, jangan khawatir,” imbuh dia.

3. Rumah Buruh Dekat Industri, Cicilan Hingga 40 Tahun

Masalah klasik hunian buruh juga dijawab lewat program pembangunan 1 juta rumah. Hingga kini, sekitar 350 ribu unit telah dibangun, dengan target percepatan tahun ini.

“Rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster  yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru,” ujarnya.

Konsepnya bukan sekadar hunian, tetapi kota baru dengan fasilitas lengkap.

“Supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik, dan saudara kita akan coba nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transportasi dengan harga yang sangat ringan,” jelas dia.

4. Kredit Murah 5 Persen untuk Rakyat

Prabowo juga menargetkan reformasi besar di sektor pembiayaan dengan menekan bunga pinjaman rakyat kecil menjadi maksimal 5 persen per tahun melalui bank milik negara.

“Selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang bunganya luar biasa gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang bunganya bisa 70 persen setahun. Betul?,” kata Prabowo.

“Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal, maksimal 5% satu tahun,” lanjutnya.

5. Kampung Nelayan dan Infrastruktur Pendukung

Tak hanya buruh industri, pemerintah juga menargetkan peningkatan kesejahteraan enam juta nelayan melalui pembangunan 1.386 Kampung Nelayan tahun ini.

“Kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Indonesia nelayan diurus,” kata Prabowo.

Program ini akan dilengkapi fasilitas penting seperti pabrik es dan bantuan kapal.

“Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es, sekarang kita bikin pabrik es di tiap Kampung Nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka,” kata Prabowo.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat perlindungan pekerja perikanan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi ILO 188.

6. RUU Ketenagakerjaan Dikebut Rampung

Di sisi regulasi, Prabowo menegaskan percepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan agar segera disahkan tahun ini dengan orientasi perlindungan buruh.

“Kalau bisa tahun ini juga harus selesai dan UU itu harus berpihak kepada kaum buruh. Kita berharap UU kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat indonesia. Kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar, tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat berpenghasilan rendah sebesar Rp500 triliun,” jelas Prabowo.

Rangkaian janji tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang tidak hanya fokus pada perlindungan tenaga kerja, tetapi juga menyasar aspek kesejahteraan yang lebih luas, dari hunian, pembiayaan, hingga penguatan sektor informal dan pesisir. (agr/ree)