Ribuan Warga Desak Dedi Mulyadi Buka Tambang yang Ditutup: Konten Berkilau, Kenyataannya Suram

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini Pemkab Bogor digeruduk ribuan warga. Pasalnya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang berunjuk rasa dan menuntut tambang yang ditutup Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) segera dibuka kembali.

Aksi itu terjadi di lapangan Gedung Tegar Beriman, Pemkab Bogor, Cibinong, Senin (4/5/2026).

Dari pantauan awak media, warga membentangkan sejumlah spanduk bernada kritik, di antaranya bertuliskan "Konten Berkilau, Kenyataannya Suram".

Spanduk lain berbunyi, "Kami Butuh Bukti Bukan Janji, Kami Juga Butuh Makan Bukan Angan-Angan."

Di sudut spanduk tersebut terpampang foto Dedi Mulyadi disertai gambar truk tambang.

Ada pula spanduk dengan nada lebih keras bertuliskan, "Namanya Juga Anak Muda, Banyak Gayanya, Kalo Banyak Konten dan Janjinya, KDM Namanya!!"

Di samping itu, Koordinator aksi, Asep Fadlan jelaskan, pesan dalam spanduk mencerminkan kekecewaan warga atas belum adanya kejelasan setelah tujuh bulan penutupan tambang.

"Pak Gubernur dengan berbagai macam popularitas beliau, cara kerja beliau cukup dikenal bukan hanya di wilayah Jawa Barat. Wilayah Nusantara juga cukup dikenal dengan medsosnya, dengan konten-kontennya," ucap Asep Fadlan.

"Mungkin pengaduan rintihan kami ini tidak begitu didengar. Kita pure dari masyarakat, tidak ada buzzer, tidak ada apa," lanjutnya.

Ia menjelaskan, penutupan tambang yang bermula dari surat edaran gubernur pada 26 September 2025 telah memukul penghidupan warga di Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang.

"Tuntutan kita cuma simple sebetulnya. Tambang dibuka kembali supaya ada aktivitas masyarakat," ujarnya.

Asep Fadlan menyebut jumlah warga terdampak mencapai puluhan ribu jiwa di tiga kecamatan tersebut.

Ia menilai angka itu lebih besar dari data resmi karena pendataan awal dilakukan secara singkat oleh pemerintah desa.

Selain menuntut pembukaan kembali tambang, massa juga menagih janji gubernur terkait bantuan sosial bagi warga terdampak serta pembangunan jalur khusus tambang.

"Bukan kita yang meminta, Pak Gubernur yang meminta bahwa akan memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak," kata dia.

Ia menilai, tujuh bulan tanpa aktivitas tambang telah mendorong wilayah tersebut ke kondisi darurat ekonomi sosial.