Pernyataan Dody Hanggodo soal Sekolah Rakyat Bikin Heboh, Menteri PU Itu Sampai Copot Pejabat Internal

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melontarkan pernyataan keras terkait proyek pembangunan Sekolah Rakyat yang tengah dikebut pemerintah.

Dalam media briefing di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (22/5/2026), Dody mengungkap adanya persoalan serius di internal kementeriannya yang berdampak pada lambatnya progres pembangunan Sekolah Rakyat.

Bahkan, Dody menyebut proyek tersebut berada dalam kondisi yang memprihatinkan karena realisasi pembangunan hingga kini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.

“Sayangnya, teman-teman saya di Kementerian PU pikirannya lain. Masih mencoba melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpuji di awal-awal pembangunan Sekolah Rakyat,” ujar Dody.

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan karena Dody juga mengaku terpaksa melakukan pencopotan terhadap sejumlah pejabat di internal kementeriannya.

Target Presiden Prabowo Terancam Molor

Dody menjelaskan, pembangunan Sekolah Rakyat sejatinya ditargetkan sudah siap digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026.

Artinya, seluruh bangunan sekolah seharusnya sudah rampung paling lambat Juni 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun hingga 20 Mei 2026, progres pembangunan 93 Sekolah Rakyat secara nasional baru mencapai sekitar 58 hingga 59 persen.

Kondisi tersebut membuat pemerintah harus bekerja ekstra agar target penyelesaian tidak meleset dari jadwal.

Dody mengungkapkan dirinya sejak awal sudah memberikan berbagai solusi dan arahan untuk mengantisipasi hambatan proyek. Namun, menurutnya, banyak arahan tersebut tidak dijalankan secara serius oleh jajarannya.

“Sebetulnya sih solusi-solusi ini sudah pernah saya sampaikan cuma mungkin waktu itu dikiranya mungkin sambil bercanda sehingga tidak pernah diindahkan,” katanya.

Menteri PU Akui Harus Turun Langsung Tangani Proyek

Akibat berbagai persoalan tersebut, Dody mengaku harus turun langsung mengawasi pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Tidak hanya memantau, ia juga disebut aktif memberikan solusi teknis untuk mempercepat penyelesaian proyek yang dinilai mengalami keterlambatan.

Menurutnya, sejumlah kendala teknis sebenarnya sudah bisa diselesaikan sejak awal tahun, tepatnya pada Januari hingga Februari 2026.

Namun karena penanganan dinilai terlambat, progres pembangunan sekolah akhirnya ikut tertinggal.

“Harus diakui memang pembangunannya agak di luar prakiraan saya sebetulnya. Karena, dengan komposisi profesional di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, seharusnya keterlambatan seperti sekarang ini tidak boleh terjadi,” ujar Dody.

Ia pun mengakui telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan beberapa pihak yang dianggap bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.

Kontrak Pembangunan Disebut Melewati Tahun Ajaran Baru

Dalam keterangannya, Dody juga mengungkap fakta lain yang membuatnya kecewa.

Ia menemukan adanya kontrak pembangunan Sekolah Rakyat yang justru memiliki target penyelesaian melewati jadwal masuk tahun ajaran baru.

Padahal, Presiden Prabowo meminta Sekolah Rakyat sudah siap digunakan mulai Juni 2026.

“Adik-adik harus masuk di tahun ajaran baru, which is kapan? Juli 2026. Berarti bangunan harus siap di Juni 2026. Tapi apa, kontrak pembangunannya itu ada yang selesai di Juli. Bahkan ada selesai di Oktober,” ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat Kementerian PU melakukan perombakan besar-besaran di internal organisasi.

Sejumlah Pejabat Diganti Demi Percepatan Proyek

Dody mengatakan perombakan dilakukan mulai dari level pejabat Eselon I hingga Kepala Balai guna mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.

Meski demikian, ia tetap optimistis sebagian besar proyek dapat selesai sesuai target.

Dari total 93 Sekolah Rakyat yang dibangun, Dody menargetkan sekitar 88 sekolah dapat rampung pada Juni 2026.

Namun, masih terdapat sejumlah lokasi dengan progres pembangunan terendah, di antaranya berada di:

• Singkawang

• Cilacap

• Dharmasraya

• Lombok Utara

• Brebes

Pemerintah kini terus mendorong percepatan pembangunan agar program Sekolah Rakyat dapat segera digunakan sesuai target tahun ajaran baru mendatang. (nsp)