BNPP RI Mutakhirkan Data IPKP KPP IEK 2026, Dongkrak Ketepatan Perencanaan Pembangunan Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, belum lama ini menggelar kegiatan Pemutakhiran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Perbatasan Prioritas Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat (IPKP KPP IEK) Tahun 2026 bersama sejumlah kementerian dan lembaga mitra.

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan Perbatasan BNPP RI, Irjen Pol. Edfrie R. Maith, menegaskan bahwa pemutakhiran IPKP KPP IEK punya peran penting sebagai instrumen strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang terintegrasi.

“Melalui kegiatan ini, BNPP RI ingin memastikan tersedianya gambaran yang lebih komprehensif dan terukur terkait kondisi pembangunan di kawasan perbatasan negara,” ujar Irjen Pol. Maith, dikutip Minggu (7/6/2026).

Menurutnya, data serta hasil evaluasi yang dihasilkan dari kegiatan ini akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Ia juga menilai pemutakhiran IPKP KPP IEK Tahun 2026 menjadi wujud komitmen BNPP RI untuk terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Dalam forum tersebut, Irjen Pol. Maith memaparkan capaian IPKP KPP IEK Tahun 2026 yang mencapai nilai 0,64. Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta meningkat 0,01 poin dibandingkan capaian tahun sebelumnya.

“Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada dimensi permukiman dan sosial budaya, khususnya melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan kualitas permukiman,” jelasnya.

Berdasarkan hasil penghitungan tahun 2026, rata-rata nilai variabel pendidikan mencapai 0,88. Sementara itu, variabel kesehatan berada pada angka 0,38, variabel pasar sebesar 0,53, dan variabel utilitas permukiman tercatat 0,76.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa dimensi ekonomi masih belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum meratanya ketersediaan infrastruktur pasar di sejumlah Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP).

Selain itu, Irjen Pol. Maith menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan di berbagai wilayah perbatasan.

Perbedaan capaian indeks terlihat cukup mencolok antara daerah yang telah berkembang dengan wilayah perbatasan yang masih tertinggal, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat BNPP RI Amrullah M. Ridha, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI Yedi Rahmat, serta Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara BNPP RI Gutmen Nainggolan.

Sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga terkait, serta kalangan akademisi, turut hadir sebagai narasumber untuk memperkaya pembahasan dan analisis dalam forum tersebut.

Menutup kegiatan, Irjen Pol. Maith menekankan pentingnya penguatan akses pendidikan dasar, peningkatan mutu layanan kesehatan, penyediaan sarana pasar, dan percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai agenda prioritas bersama.

Ia berharap berbagai langkah itu dapat mendorong kawasan perbatasan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki daya saing tinggi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan nasional. (rpi)