Orangtua Murid Keluhkan SPMB, Dedi Mulyadi Temukan Kelalaian Fatal Dinas Teknis

Jakarta, tvOnenews.com - Suasana di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat mendadak tegang saat Gubernur Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak pada Selasa (9/6). 

Pria yang akrab disapa KDM ini tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya melihat ratusan ribu orang tua murid terjebak dalam keruwetan sistem pendaftaran sekolah akibat aplikasi yang bermasalah.

Dedi Mulyadi menuding adanya kelalaian fatal dari jajaran dinas teknis dalam merancang infrastruktur digital untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Menurutnya, kegaduhan ini seharusnya tidak terjadi jika pengerjaan aplikasi dilakukan oleh pihak yang tepat.

"Ketentuan Gubernur seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis. Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," ujar Dedi secara tegas di hadapan Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto.

Gubernur menilai akar permasalahan bukan terletak pada aturan pendaftaran, melainkan pada ego pengembang yang memilih membangun sistem baru dari titik nol daripada mengoptimalkan platform yang sudah teruji sebelumnya.

"Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat. Seharusnya fitur yang sudah ada itu tinggal disempurnakan. Tetapi kalau saya melihat tadi bahwa dia membuat aplikasinya dari nol," ungkapnya.

Kesal dengan situasi yang menyulitkan masyarakat, Dedi langsung mengambil tindakan tegas dengan menginstruksikan pemanggilan pihak ketiga atau tim pengembang aplikasi ke lokasi untuk dimintai pertanggungjawaban secara langsung.

"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya. Makanya saya mau panggil sekarang, ini teknis banget, nggak ada yang berat," ucap Dedi Mulyadi.

Kritik tajam Dedi tidak berhenti di masalah aplikasi. Ia juga mempertanyakan mengapa proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) dilakukan secara serentak dengan SPMB, padahal ia telah memerintahkan agar pemetaan selesai jauh sebelumnya.

"Saya awalnya minta PCMB ini digelar sebelum SPMB atau pada Maret 2026, tapi kenapa tidak dilakukan," tanyanya dengan nada tinggi kepada jajaran Disdik Jabar.

Sebagai solusi instan untuk mengurai antrean panjang warga yang protes ke kantor dinas, Dedi memerintahkan agar posko pengaduan segera disebar ke sekolah-sekolah di daerah masing-masing. 

Langkah desentralisasi ini diharapkan bisa memberikan jawaban cepat bagi orang tua siswa tanpa harus menumpuk di Kota Bandung.

"Ini bisa selesai di sekolah masing-masing, kalau semua ke sini siapa yang mau menjawab," pungkas Dedi. (ant/dpi)