Mulai Juli-September 2026 Indonesia Diprediksi Masuk Puncak Musim Kemarau, BMKG: Ini Perlu Penyesuaian Ekstra

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prediksi puncak musim kemarau di Indonesia. BMKG menilai kondisi ini dimulai pada Juli-September 2026.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani menilai seluruh lapisan masyarakat harus mengantisipasi kondisi saat puncak musim kemarau.

Faisal meminta masyarakat Indonesia memastikan ketersediaan air, kondisi kesehatan, serta kebutuhan multisektor yang terdampak guna bisa terkendali dengan baik.

Ia menuturkan puncak musim kemarau pada periode Juli 2026. BMKG memprediksi hal ini mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.

"Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian selatan, Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur," ujar Faisal dalam keterangannya di Gedung MHEWS BMKG, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia memaparkan puncak kemarau terjadi pada Agustus mencakup di 369 ZOM (48,84 persen luas daratan). Kemudian, puncak kemarau pada September meliputi 169 ZOM (25,41 persen luas daratan).

Kepala BMKG itu merincikan wilayah terdampak puncak musim kemarau pada bulan Agustus 2026, di antaranya Sumatera bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain itu, sebagian Nusa Tenggara Timur (NTT), sebagian besar Pulau Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku dan Maluku Utara hingga sebagian besar Pulau Papua.

Wilayah Indonesia yang baru memasuki puncak musim kemarau pada September 2026, antara lain sebagian besar Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian, sebagian besar NTT, Kalimantan bagian selatan, sebagian besar Sulawesi, sebagian besar Maluku Utara, sebagian Maluku, serta Papua Pegunungan bagian tengah juga baru terdampak puncak kemarau pada September 2026.

Mengacu dari pemantauan BMKG hingga akhir Mei 2026, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menjelaskan, sebanyak 200 ZOM  atau 11,83 persen luas daratan telah memasuki periode musim kemarau.

Wilayah yang sudah memasuki musim kemarau, antara lain sebagian Jawa, sebagian Sumatera, sebagian besar Nusa Tenggara, Kalimantan Tengah bagian timur, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.

BMKG memprediksi wilayah 198 ZOM atau 31,60 persen luas daratan yang akan mengalami kemarau pada Juni 2026, antara lain sebagian besar Sumatera, Kalimantan Barat, sebagian besar Banten.

DKI Jakarta bagian selatan, Jawa Tengah bagian tengah & barat, sebagian kecil Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat bagian selatan, sebagian besar Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian tengah, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, dan Papua bagian timur juga menjadi wilayah terdampak kemarau pada Juni.

Ardhasena menuturkan 7,28 persen wilayah Indonesia (66 ZOM) yang akan memasuki kemarau pada Juli, antara lain sebagian Maluku, Maluku Utara, sebagian besar Sulawesi, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian Kalimantan Timur, dan Jambi bagian barat.

Lebih lanjut, Ardhasena menyampaikan prediksi dari BMKG. Pada 2026, musim kemarau di Indonesia dinilai lebih kering dan lebih panjang ketimbang dari kondisi normalnya.

"Kondisi ini memerlukan penyesuaian ekstra mengingat adanya peluang El Nino," tegasnya.

Imbuh Ardhasena, BMKG memprediksi fenomena El Nino potensi bertahan sampai awal 2027. Analisis ini berdasarkan peluang intensitas mencapai kategori moderat sebesasr 98 persen.

"Dan kategori kuat sebesar 62 persen. Namun demikian, dampaknya untuk wilayah Indonesia ketika bertemu periode Musim Kemarau hingga pertengahan bulan Oktober," lanjutnya.

Ia mengungkapkan rekomendasi dari BMKG kepada pelaku sektor pangan saat menghadapi puncak musim kemarau. Mereka diharapkan dapat menyesuaikan jadwal tanam dan memilih varietas tanaman tidak memerlukan banyak air hingga mempunyai siklus tanam lebih pendek.

BMKG merekomendasikan pelaku dari sektor sumber daya air. Mereka bisa mengerjakan revitalisasi waduk, memastikan ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperbaiki jaringan distribusi air.

BMKG juga memberikan imbauan kepada pelaku sektor energi. Mereka diarahkan agar memastikan kapasitas air bendungan untuk kebutuhan operasional PLTA berjalan dengan baik.

BMKG berharap pemerintah daerah tetap bersinergi dalam mempersiapkan mekanisme respons cepat. Tujuannya guna mengantisipasi kualitas udara yang memburuk mengakibatkan ISPA.

(hap)