Progres Pembangunan Gedung DPR di IKN Baru 10 Persen, Target Rampung 2027

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan gedung DPR di IKN telah mencapai 10 persen.

“Sekarang sekitar 10 persenan,” ucap Basuki usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Dia menyebut pekerja konstruksi sudah mulai memasang tiang pancang per Minggu kemarin.

“Semua sudah jadi sudah mulai tiang pancang. Kemarin hari Minggu saya ke sana itu sudah mulai tiang pancang,” ungkapnya.

Basuki menuturkan pembangunan gedung legislatif tersebut ditargetkan rampung pada 2027.

“Itu 2027, insya Allah,” katanya.

Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Basuki mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk 2026 dan Rp15,5 triliun untuk 2027.

Dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk pembangunan IKN pada 2025 sampai 2028 sebesar Rp48,8 triliun.

“Jadi program atau pengalokasian anggaran kami tidak akan keluar dari Rp48,8 triliun ini dari 2025 sampai 2028,” ujar Basuki.

Total anggaran itu kemudian dibagi menjadi tiga kebutuhan, yakni pembangunan infrastruktur, ekonomi, dan kemasyarakatan.

Basuki menyebut pembangunan infrastruktur batch pertama dengan skema kontrak tahun tunggal sebesar Rp3,7 triliun telah diselesaikan pada akhir 2025.

“Untuk pembangunan jalan dan multi-utility tunnel-nya di KIPP 1B dan 1C. Kemudian juga penataan kawasan dan ruang terbuka hijau dan saat ini telah selesai 100 persen,” kata dia.

Selanjutnya, pembangunan batch dua dengan skema kontrak tahun jamak 2025 sampai 2027 sebesar Rp20 triliun untuk membangun gedung perkantoran legislatif (MPR, DPR, DPD) dan yudikatif (MA, MK, KY), termasuk pembangunan akses jalannya.

“Dalam batch 2 ini dibangun 24 embung, kolam retensi, dan jaringan SPAM perpipaan di kawasan tersebut,” kata Basuki.

Lalu, pembangunan batch tiga dengan skema kontrak tahun jamak 2026 sampai 2028 sebesar Rp17,2 triliun.

Basuki menyebut batch tiga ini untuk pembangunan gedung hunian vertikal maupun landed bagi pimpinan dan anggota staf legislatif dan yudikatif, akses jalan menuju hunian, kawasan diplomatik, serta pembangunan embung dan jaringan perpipaan.

“Untuk memenuhi target pembangunan IKN sampai dengan tahun 2028, Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran untuk anggaran sebesar Rp3,2 triliun untuk tahun 2026 dan tahun anggaran 2027 sebesar Rp15,5 triliun,” ungkap Basuki. (saa/cmi)