Kejati Jabar Tetapkan Wabup Indramayu Syaefudin Tersangka Kasus Tunjangan Perumahan, Sakit Saat Panggilan Pemeriksaan

Jakarta, tvOnenews.com - Kerugian negara dalam jumlah fantastis ditemukan dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022–2025. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menaksir angka kerugian mencapai Rp18 miliar. Terkait kasus ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat telah menetapkan tiga orang tersangka. Salah satunya adalah Syaefudin, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu sekaligus mantan Ketua DPRD daerah setempat. Dua nama lainnya yang ikut terseret adalah AF (Sekretaris DPRD Indramayu) serta IM (Plt Sekretaris DPRD periode 2021–2022). Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sricahyawijaya, mengonfirmasi bahwa tim penyidik Pidsus sebenarnya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap ketiganya pada Jumat (12/6). Namun, Syaefudin berhalangan hadir. "Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap dua tersangka atas nama IM dan AF. Satu tersangka atas nama S (Syaefudin) tidak hadir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik," ujar Cahya di Bandung. Cahya menjelaskan bahwa posisi Syaefudin saat dugaan korupsi itu terjadi adalah sebagai pucuk pimpinan di legislatif Indramayu. “Terkait dugaan tindak pidana korupsi ini, sesuai dengan hasil perhitungan kerugian negara dari BPK, nilainya mencapai kurang lebih Rp18 miliar. Yang bersangkutan pada saat itu selaku Ketua DPRD Kabupaten Indramayu dan sekarang adalah Wakil Bupati Indramayu,” tambahnya. Hingga saat ini, pihak kejaksaan masih menutup rapat mengenai detail modus operandi maupun kronologi lengkap bagaimana praktik korupsi tersebut dijalankan. Hal ini dilakukan karena proses hukum masih berjalan dan belum semua tersangka dimintai keterangan. “Terkait modus ataupun kronologis kasus posisi, nanti akan kami sampaikan perkembangannya karena satu tersangka belum dilakukan pemeriksaan,” tutur Cahya. Mengenai status penahanan, Kejati Jabar menegaskan belum mengambil tindakan tersebut. Tim penyidik masih menunggu kelengkapan proses pemeriksaan sebelum memutuskan langkah hukum selanjutnya terhadap ketiga tersangka. “Untuk saat ini belum ada upaya paksa (penahanan) yang kami lakukan terhadap ketiga tersangka. Karena kami baru saja menerima surat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit, maka nanti akan dijadwalkan ulang,” ujarnya. (ant/dpi)

Kejati Jabar Tetapkan Wabup Indramayu Syaefudin Tersangka Kasus Tunjangan Perumahan, Sakit Saat Panggilan Pemeriksaan

Berita Terkait

KPK Periksa Bupati Muara Enim Edison Malam-malam

Fokus ke Tugas Legislasi, Muthmainah Pilih Mundur dari Pucuk Pimpinan PKB Tangsel

Banyak yang Ditangkap KPK, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Jatah PAD

Wamendagri Wiyagus Sebut PAKU Integritas Tak Hanya Soal Urusan Hukum, tapi Juga Pelayanan Publik

Topik Terkait

Indramayu

Korupsi

Dprd

Saksikan Juga

Bahlil Bantah Kelangkaan Batu Bara hingga Berujung Pemadaman Listrik

Bakom Klaim WFH ASN Menghemat Anggaran hingga Rp1,95 Triliun | tvOne

Presiden Panggil Menhub dan Dirut KAI di Istana

Siswi ini Menangis Tersedu-sedu, Gagal Ikut Olimpiade Sains karena Listrik Padam

Waduh! Zulhas Ungkap MBG Boros Rp 1 Triliun Tiap Bulannya

Sembunyi di Toilet Pesawat Buronan Interpol Asal Australia Ditangkap di Bali

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta