Soal Diskusi di GIK UGM yang Dibubarkan, Mahasiswa Lintas Kampus se-DIY Angkat Bicara

Jakarta, tvOnenews.com - Mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyampaikan keprihatinan atas peristiwa pembubaran kegiatan diskusi yang berlangsung di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 15 Juni 2026.

M. Nur Fadillah selaku perwakilan mahasiswa lintas kampus se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan bahwa peristiwa tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak warga negara untuk berdiskusi, bertukar gagasan, dan menyampaikan pandangan secara damai dalam ruang publik.

"Sebagai bagian dari komunitas akademik dan masyarakat sipil, kami memandang ruang dialog, diskusi, dan pertukaran gagasan sebagai fondasi penting dalam kehidupan demokrasi. Kampus dan ruang publik harus menjadi tempat yang aman bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan, berdiskusi secara kritis, serta membangun pemahaman bersama tanpa rasa takut akan intimidasi maupun tindakan represif," kata Fadil, Rabu (17/6/2026).

Menurutnya, pembubaran kegiatan diskusi tersebut telah menghambat hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyampaikan aspirasi secara terbuka.

"Kami mengutuk tindakan pembubaran diskusi yang dilakukan oleh segelintir oknum. Tindakan tersebut tidak hanya mengganggu jalannya kegiatan, tetapi juga menghalangi hak-hak demokratis mahasiswa dan masyarakat untuk berdiskusi, bertukar gagasan, serta menyampaikan aspirasi secara damai dan terbuka," tegasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan tindak kekerasan fisik yang terjadi dalam rangkaian kericuhan pada kegiatan tersebut. Menurutnya, segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Kami mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dan menindaklanjuti dugaan tindak kekerasan fisik yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Segala bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin keamanan serta perlindungan hak-hak sipil setiap warga negara," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menilai pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu terus membuka ruang dialog yang inklusif dan konstruktif antara mahasiswa, masyarakat, dan pemerintah. Menurutnya, forum semacam itu penting untuk menampung aspirasi publik sekaligus memperkuat partisipasi warga dalam kehidupan demokrasi.

"Kami mendorong pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk terus membuka ruang dialog yang inklusif dan konstruktif. Forum-forum semacam ini penting untuk menampung aspirasi publik, memperkuat partisipasi warga, serta membangun komunikasi yang sehat dalam kehidupan demokrasi," katanya.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa lintas kampus se-DIY menunggu keberanian perwakilan pemerintah untuk kembali hadir dalam forum dialog yang terbuka dan substantif di Yogyakarta.

"Kami menunggu keberanian perwakilan pemerintah untuk berdialog kembali secara konstruktif dan solutif di Yogyakarta. Dialog yang terbuka merupakan cara terbaik untuk menjembatani perbedaan pandangan dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat," lanjutnya.

ia juga menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar menghormati perbedaan pandangan dan mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian. Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi.

"Perbedaan pandangan seharusnya disikapi melalui diskusi yang argumentatif, terbuka, dan beradab. Bukan dengan intimidasi, ancaman, maupun tindakan pembubaran kegiatan. Demokrasi yang sehat tumbuh dari penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat," ungkapnya.

Perwakilan mahasiswa lintas kampus se-DIY berharap seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga ruang-ruang dialog publik agar tetap terbuka, aman, dan inklusif bagi semua kalangan.

"Demokrasi yang sehat hanya dapat tumbuh melalui penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai. Karena itu, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga ruang dialog publik agar tetap terbuka, aman, dan inklusif bagi semua warga negara," pungkasnya.