Gibran: Jangan Sampai Koperasi Desa Merah Putih Bersaing dengan Toko Kelontong Warga

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) alias Kopdes Merah Putih harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa yang saling menguatkan dengan usaha masyarakat, bukan menjadi pesaing bagi pelaku usaha yang telah lebih dulu berkembang.

Pesan tersebut disampaikan Wapres saat berdialog dengan warga di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis, 18 Juni 2026 dalam rangka meninjau pelaksanaan program prioritas pemerintah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurut Gibran, keberadaan Kopdes Merah Putih harus dirancang secara matang agar mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Jangan sampai juga bersaing dengan BUMDes, bersaing dengan toko-toko kelontong warga. Pastikan ini menjadi satu ekosistem yang saling mengisi,” tegas Gibran, dikutip Jumat, 19 Juni 2026.

Ia menekankan bahwa penentuan lokasi koperasi perlu dikaji secara cermat dengan melibatkan masyarakat agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap usaha warga maupun aktivitas pendidikan di sekitar lokasi.

“Pak Kades, Pak Bupati, diperhatikan benar lokasi koperasinya itu ada di mana. Apakah ada pihak yang dirugikan, dampaknya seperti apa harus dikaji benar,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar penentuan lokasi koperasi mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap sekolah, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan pelaku usaha kecil di sekitar lokasi.

“Jangan sampai adik-adik ini terganggu dalam proses belajar-mengajarnya. Segera ditentukan lokasi barunya dan kalau sudah ditentukan, tentunya dengan berdiskusi dengan warga, segera dibangun,” katanya.

Ia kembali menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan lokasi pembangunan koperasi desa.

“Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga, jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan partisipatif tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program prioritas pemerintah mampu memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa menimbulkan persoalan baru di tingkat lokal.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah, aparat desa, serta seluruh pemangku kepentingan merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam memastikan program-program prioritas berjalan optimal.

“Kita ingin memastikan programnya Pak Presiden berjalan dengan baik, terutama sekali di area yang jauh seperti ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengajak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T dan memantau implementasi program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan KDMP.

Salah satu perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Rapid Bena Matin menyatakan bahwa kunjungan tersebut memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai tantangan pembangunan di daerah terpencil.

“Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3T yang jauh. Kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, khususnya dalam program-program prioritas Presiden seperti MBG atau KDMP,” ujarnya.

Ia menilai program-program prioritas pemerintah perlu difokuskan pada wilayah 3T untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

“Saya setuju bahwa program-program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis bagi anak-anak sebagai upaya pencegahan stunting, serta pemerataan ekonomi masyarakat melalui KDMP, harus diprioritaskan dan diutamakan di daerah-daerah 3T ini,” imbuhnya.

Rahmat Fatahillah Ilham