KPK: Ada Dugaan Pungli di Kantor Imigrasi Depok

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengusutan terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal Warna Negara Asing (WNA) yang menjerat Wamen Imipas, Silmy Karim.

Terbaru KPK memeriksa delapan saksi yang berasal dari Kantor Imigrasi (Kanim) Jakarta Barat dan Kota Depok.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, saksi yang berasal dari Kanim Depok didalami soal dugaan penerimaan uang. Pasalnya KPK juga menduga pemerasan yang dilakukan tidak hanya terjadi di Kanim Jakarta Barat dan Bali.

"Penyidik hari ini melakukan pendalaman terhadap saksi dari Kanim Depok ya. Ini juga dugaannya serupa, ada penerimaan-penerimaan uang yang berkaitan dengan layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Depok," katanya, Kamis (2/7/2026).

Sementara itu, terkait saksi dari Kanim Jakarta Barat, KPK mendalami soal dugaan penerimaan uang oleh para pegawai atas penerimaan tersangka Ronald Aman Abdullah (RAA) yang merupakan mantan Kepala Kanim Jakarta Barat.

"Pendalaman terkait dengan dugaan penerimaan uang-uang oleh para pegawai, dan juga dugaan penerimaan yang dilakukan oleh saudara RAA yang sudah ditetapkan sebagai tersangka," jelasnya.

Sebelumnya, KPK juga menduga adanya upaya pemerasan terkait upaya penindakan di Ditjen Imigrasi khususnya soal deportasi Warga Negara Asing (WNA).

"Kan ada sanksi deportasi dan segala macam, itu juga di diduga ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak di keimigrasian," ujar Budi.

Budi menjelaskan, bahwa modus yang digunakan oleh para oknum ini yaitu dengan memeras para WNA yang bermasalah agar tidak dideportasi dari Tanah Air.

"Misal, orang yang harusnya di deportasi, kemudian dimintai uang agar sanksi itu tidak diberikan. Nah, seperti itu kira-kira modus yang dilakukan di lapangan," jelasnya.

Oleh karena itu, saat tim penyidik melakukan pemetaan kantor imigrasi mana saja yang melakukan aktivitas tersebut.

"Kami juga sudah melakukan peneropongan, ya, kanim-kanim mana saja yang diduga banyak melakukan penyimpangan dalam layanan keimigrasian," tandasnya. (aha/muu)