Terseret Dugaan Gratifikasi, Raja Juli Bakal Dipanggil Komisi IV DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan pihaknya akan meminta penjelasakan kepada Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni terkait dugaan gratifikasi amplop Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby. “Komisi IV DPR RI dalam fungsi pengawasan akan meminta penjelasan kepada Kementerian Kehutanan,” kata Firman, Minggu (5/7/2026). Selain itu, Komisi IV DPR juga akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memastikan semuanya berjalan sesuai koridor hukum. Firman menegaskan Raja Juli harus memberikan klarifikasi secara resmi kepada publik terkait dugaan gratifikasi tersebut. “Kami mendorong agar Menteri Kehutanan segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait kronologi dan status gratifikasi tersebut,” ungkap Firman. Menurutnya, amplop yang diberikan oleh Bupati Kuansing seharusnya langsung dilaporkan kepada KPK agar tidak menjadi perkara. “Jika benar telah terjadi penerimaan, maka langkah yang tepat adalah melapor dan menyerahkan ke KPK sesuai Pasal 12C UU Tipikor,” jelasnya. Sebelumnya, KPK membuka peluang akan memanggil Raja Juli soal dugaan gratifikasi dari Bupati Kuansing terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas (HPT). “Apakah memang diperlukan untuk memperdalam bukti-bukti atau memperkuat fakta-fakta pertemuan-pertemuan yang mendukung nanti di pemenuhan unsurnya, itu akan dilakukan pemanggilan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Kamis (2/7/2026). Di sisi lain, Raja Juli membantah menerima amplop tersebut. Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengaku tidak tahu isi dari amplop itu. Dia menyebut langsung mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing. “Dalam audiensi itu ternyata Bupati Kuansing meninggalkan amplop. Ketika beliau pergi saya baru sadar dan saya langsung meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa, tetapi saya merasa tidak memiliki hak terhadap amplop tersebut,” ujarnya, Jumat (3/7/2026). Raja Juli mengatakan telah mengembalikan amplop itu kepada Bupati Kuansing pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum terjadinya OTT KPK. “Sebagai tanggung jawab moral saya, amplop yang saya sebenarnya tidak tahu apa isinya itu sudah saya kembalikan. Ada tanda terimanya dan ada fotonya,” tandas Raja Juli. (saa/muu)

Terseret Dugaan Gratifikasi, Raja Juli Bakal Dipanggil Komisi IV DPR RI

Berita Terkait

DPR Sebut PHK Massal di Tokopedia Jadi Alarm Pemerintah: Satgas PHK Jangan Cuma Hadir Ketika PHK Sudah Terjadi!

Soal PHK Massal Tokopedia, DPR Ingatkan Hak Pekerja Harus Dipenuhi

Pilot Tewas Ditembak, DPR Khawatir Distribusi Logistik ke Pedalaman Papua Bakal Terganggu

Penyebaran LGBT Makin Marak, DPR Dukung Perpres Nomor 111 Tahun 2025

Topik Terkait

Raja Juli Antoni

Amplop

Kpk

Bupati Kuansing

Ott

Suhardiman Amby

Hutan

Dpr

Gratifikasi

Saksikan Juga

BNN Bongkar Sindikat Jaringan Narkoba Internasional, 3,37 Ton Narkotika Diamankan

Viral! Lagu “Lalaki Langit” Dinilai Rendahkan Perempuan, Ini Kata Bupati Purwakarta

Pesawat AMA Meledak di Papua, Diduga Ada Keterlibatan KKB

Uang Rp 1,5 Miliar Milik Warga di Tegal Rusak Terendam Banjir Rob

Jalani Rekonstruksi, Kakak Yuvita: Dikasih Makan Apa sih si Taufik, Biadab Banget

Pihak DPRD telah Meminta Maaf Terkait Kasus dr. Icha, ini Kronologi Kasus Terungkap

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta