- tvOnenews.com/Wildan Mustofa
DPR Sebut PHK Massal di Tokopedia Jadi Alarm Pemerintah: Satgas PHK Jangan Cuma Hadir Ketika PHK Sudah Terjadi!
Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Tokopedia menjadi alarm bagi pemerintah.
Artinya, kata Edy, ancaman gelombang PHK masih menghantui berbagai sektor perusahaan.
Dia lantas meminta Satuan Tugas (Satgas) PHK yang dibentuk pemerintah tidak hanya hadir ketika PHK sudah terjadi.
“Satgas PHK jangan hanya hadir ketika PHK sudah terjadi. Di sisi hulu, satgas harus berupaya mencegah PHK melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha,” kata Edy, Minggu (5/7/2026).
- Dokumentasi DPR RI
Sedangkan di sisi hilir, dia meminta Satgas PHK untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan hak-haknya. Selain itu, Satgas juga harus menjamin pekerja yang terkena PHK bisa mendapat pekerjaan lagi.
Edy mengingatkan, gelombang PHK akan berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
“Karena itu, pemerintah harus memastikan setiap PHK ditangani secara adil, hak pekerja dipenuhi, dan mereka segera mendapatkan kesempatan untuk kembali bekerja,” ujarnya.
“Dengan begitu, perlindungan terhadap pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha dapat berjalan beriringan,” sambung kader PDIP itu.
Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal memastikan akan turun langsung menindaklanjuti isu PHK yang ramai dikabarkan terjadi di Tokopedia dan TikTok.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta langsung di lapangan sebelum pemerintah mengambil keputusan atau langkah lanjutan terkait persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital tersebut.
“Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/7/2026).
Said mengaku saat ini tengah mengatur jadwal untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan.
“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan,” ujarnya. (saa/muu)