Pemprov Jabar Akui Bakal Berlakukan Perda Arti LGBTQ, Wagub Jabar: Sedang Dibahas

Depok, tvOnenews.com - Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menyebut bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkhusus mengatur persoalan anti penyebaran budaya LGBTQ tengah dalam pembahasan. Saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas permasalahan terkait dengan LGBTQ. "Saat ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Kami, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBTQ di Jawa Barat," katanya saat ditemui di kawasan Tapos, Depok, Kamis (9/7/2026). Erwin mengungkapkan, bahwa LBGTQ saat ini sudah sangat meresahkan dan harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, saat ini praktik tersebut sudah menyasar semua kalangan. "Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan ya. Semua kalangan, ASN, TNI, Polri, dan juga generasi-generasi muda kita," ungkapnya. Oleh karena itu, dengan dikeluarkannya nanti tentang Raperda tersebut menjadi acuan untuk melarang lokasi-lokasi yang dianggap menjadi sarang aktivitas LGBTQ. "Saya berharap dengan keluarnya nanti Perda tentang LGBT di Jawa Barat ini, bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat, tidak ada lagi ruang untuk LGBT," ujarnya. Di sisi lain dalam pencegahan di dunia pendidikan sambung Erwan, Pemprov akan gencar melakukan edukasi bahkan akan disiapkan sanksi tegas bagi para pelaku. "Pencegahannya kita akan edukasi, kita berikan pemahaman-pemahaman kepada mereka, dan juga kita akan berikan sanksi yang tegas juga kepada pelaku dari LGBT tersebut. Sehingga ada efek jera dan tidak ada lagi generasi muda yang mengikuti LGBT tersebut," tandasnya.(aha/raa) Jawa Barat,LGBTQ, #11 Soal Penggeledahan Kafe di Jaksel, Ketua Komisi III DPR RI: Ada Beberapa Hal Belum Bisa Kami Ungkap Jakarta, tvOnenews.com - Komisi III DPR RI menanggapi terkait penggeledahan sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, oleh tim gabungan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait penggeledahan tersebut. “Ya, kami terus mengamati dengan cermat perkembangan terakhir. Kami juga coba menjalin komunikasi,” kata Habibur di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (8/7/2026). Namun, dia menyebut masih ada sejumlah hal yang masih harus dikonfirmasi ulang, sehingga Komisi III DPR belum bisa memberikan informasi lebih jauh ke publik. “Cuma memang ada beberapa hal yang belum bisa kami sampaikan karena kami perlu konfirmasi lagi. Kita enggak sebut nama juga ya,” ucap kader Partai Gerindra itu. Habibur menegaskan Komisi III DPR pada prinsipnya mendukung aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus korupsi maupun yang menyangkut tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Dalam konteks penegakan hukum kita tidak melihat siapa orangnya, siapapun dan apapun jabatannya. Jika memang ada bukti-bukti yang kuat maka harus dimintai pertanggungjawaban,” jelasnya. Sebelumnya, Kortas Tipidkor Polri bersama Polda Metro Jaya menggeledah sebuah cafe dan restoran de’Clan Signature Cipete, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026). Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menerangkan, penggeledahan berkaitan dengan penyidikan sejumlah perkara dugaan korupsi, suap, gratifikasi, dan TPPU. “Ada beberapa lokasi saat ini secara serempak dilaksanakan penggeledahan, termasuk di lokasi sekarang, di Cafe de’Clan dan Point Money Changer,” kata Budi, kepada wartawan, Rabu (8/7/2026). Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Totok Suharyanto menyebut penggeledahan itu berkaitan dengan sejumlah perkara yang tengah ditangani aparat penegak hukum. Di antaranya dugaan korupsi tata kelola batu bara yang disebut memicu blackout atau pemadaman listrik massal, kasus dugaan korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan tindak pidana pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. “Saat ini, Kortas Polri sedang melaksanakan dengan skema joint investigation dengan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara korupsi dan pencucian uang pada proses penanganan hukum terhadap perkara PLN BB, kemudian Asabri tahun 2020 sampai 2025, dan perkara dugaan korupsi dalam proses penyelesaian hutang PT CBS kepada PT KNI tahun 2020-2025,” terangnya.(saa/raa)

Pemprov Jabar Akui Bakal Berlakukan Perda Arti LGBTQ, Wagub Jabar: Sedang Dibahas

Berita Terkait

Kejagung Masih Tunggu Hasil Penyelidikan Polri Soal Geledah 12 Lokasi di Jakarta-Sentul

Polri Geledah Kafe di Jaksel, Ketua Komisi III DPR RI: Ada Beberapa Hal Belum Bisa Kami Ungkap

Kejagung Soal Penggeledahan 12 Lokasi Oleh Polri: Imbau Publik Tidak Berspekulasi

TNI Bantah Kerahkan Prajurit ke Markas Polda Metro Jaya

Topik Terkait

Kortas Tipidkor

Jakarta Selatan

Kafe

Dpr Ri

Polda Metro Jaya

Irjen Totok Suharyanto

Kombes Budi Hermanto

Saksikan Juga

3 Petugas PDAM Ditemukan Tewas di Dalam Gorong-gorong

Terbelah Dua, Penampakan Mobil Supercar yang Ditumpangi YouTuber

Geledah 12 Lokasi Terkait Kasus Korupsi, Polisi Sita Uang dan Emas Batangan

Polisi Bawa Koper Berisi 74 Kg Emas Hasil Penggeledahan ke Polda Metro Jaya

Menteri PU Dody Pastikan Tak Jadi ke AS, Lebih Pilih ke Aceh

Kanwil Kemenag NTB Bantah Insiden Santri Bakar Santri jadi Bentuk Lalainya Pengawasan

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta