Relaksasi RKAB Diprioritaskan untuk Perusahaan Patuh, ESDM Jamin Pasokan Hilirisasi dan Cegah Oversupply

"Kadang-kadang perusahaan mengaku memiliki cadangan sekian, tetapi dari sisi dokumen tidak di-state oleh competent person sehingga tidak memenuhi ketentuan," katanya.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah ingin memastikan relaksasi RKAB hanya diberikan kepada perusahaan yang patuh terhadap ketentuan dan mampu mendukung keberlanjutan program hilirisasi mineral.

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Pasya menilai langkah pemerintah memprioritaskan relaksasi bagi perusahaan yang memasok smelter merupakan kebijakan yang tepat. Menurut dia, penataan produksi melalui RKAB diperlukan agar lebih banyak bijih nikel diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi.

"Pengusaha nikel lebih menyukai melakukan ekspor bahan mentah dibandingkan sudah menjadi olahan smelter di dalam negeri. Ketika pemerintah menata kembali produksi melalui RKAB, tujuannya agar hasil produksi lebih banyak masuk ke industri pengolahan dalam negeri," ujar Syarif.

Ia menilai kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dan meningkatkan pengaruh terhadap pembentukan harga nikel global.

"Kami tidak melihat desain kebijakan Kementerian ESDM kurang matang. Justru kementerian sedang menjalankan strategi besar agar kebutuhan dunia terhadap nikel semakin bergantung kepada Indonesia. Karena itu hilirisasi perlu terus diperluas sehingga Indonesia menjadi produsen baterai terbesar di dunia," katanya.

Selain memperkuat hilirisasi, Syarif menilai relaksasi yang difokuskan kepada perusahaan pemasok smelter juga akan mempermudah pengawasan kegiatan pertambangan.

"Selama ini kami cukup kewalahan melakukan pengawasan tambang secara langsung karena lokasinya tersebar. Dengan relaksasi yang diprioritaskan untuk kebutuhan smelter, pengawasan menjadi lebih mudah karena rantai pasoknya lebih terpusat," ujarnya. (aag)