Gerakan Bakti Masyarakat Indonesia Dukung Kebijakan E20 untuk Kemandirian Energi dan Kesejahteraan Petani

Surabaya, tvOnenews.com – Gerakan Bakti Masyarakat Indonesia menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan pencampuran bioetanol sebesar 20 persen ke dalam bensin (E20). Langkah ini dinilai strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor.

Ketua Gerakan Bakti Masyarakat Indonesia, Tito Ardiansyah, menyampaikan bahwa rencana wajib (mandatori) E20 pada periode 2028–2029 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi. Rencana ini menjadi tahap lanjutan setelah implementasi program biodiesel B50.

"Rencana penerapan E20 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan impor bensin nasional secara masif. Ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi Indonesia," ujar Tito.

Selain berdampak pada sektor energi, penerapan E20 juga dianggap membawa pengaruh positif bagi perekonomian dan lingkungan. Pemanfaatan bioetanol diharapkan mampu memangkas ketergantungan terhadap migas impor serta mereduksi beban anggaran negara. Di saat yang sama, penggunaan bioetanol yang lebih ramah lingkungan berpotensi menekan tingkat emisi karbon dan polusi udara.

Tito menekankan bahwa keberhasilan program E20 sangat bergantung pada keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, petani, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Transisi menuju bioetanol E20 sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Tanpa kolaborasi yang solid, target kemandirian energi nasional akan sulit dicapai secara optimal," lanjutnya.

Ia juga menggarisbawahi peran strategis ormas dan LSM dalam mengedukasi masyarakat di tingkat akar rumput mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan E20.

"Sosialisasi dari ormas maupun LSM sangat penting untuk menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Peran ini diperlukan untuk mengurangi resistensi sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan E20," jelasnya.

Menurut Tito, partisipasi publik harus dibangun sejak awal agar E20 tidak sekadar dipandang sebagai regulasi top-down dari pemerintah, melainkan sebagai upaya bersama dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Melalui deklarasinya, Gerakan Bakti Masyarakat Indonesia berkomitmen mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih demi mengurangi emisi dan polusi. Selain itu, penggunaan bahan baku berbasis hasil pertanian lokal—seperti tebu dan singkong—dinilai mampu memberi nilai tambah ekonomi bagi petani dalam negeri.