Dedi Mulyadi Sebut Hadiah Rp10 Juta Tangkap Begal Cair Hanya Jika Pelaku Tak Babak Belur

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) memberikan klarifikasi mendalam terkait kebijakan pemberian insentif sebesar Rp10 juta bagi warga yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan. 

Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan strategi psikologis untuk meredam aksi main hakim sendiri, bukan perintah untuk melakukan perburuan liar.

Dedi menekankan syarat mutlak untuk mendapatkan hadiah tersebut: pelaku harus diserahkan kepada kepolisian dalam kondisi fisik yang baik dan telah diproses secara hukum sebagai tersangka.

"Logikanya sederhana. Misalnya ada maling motor, jangan digebuki sampai mati. Kalau ada sayembara dari saya, tidak usah digebuki sampai mati, lumayan Rp10 juta kalau diantarkan. Itu secara psikologis akan memengaruhi," ujar Dedi saat ditemui di Arcamanik, Bandung, pada Jumat (24/7).

Mantan Bupati Purwakarta ini memperingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan membatalkan pemberian uang tunai jika ditemukan bukti adanya penganiayaan terhadap pelaku oleh warga. 

Kedisplinan masyarakat dalam menjaga kondisi fisik pelaku saat penyerahan menjadi kunci.

"Kalau dalam keadaan babak belur, ya tidak boleh. Tidak boleh mereka diserahkan dalam keadaan babak belur. Lecet sedikit mungkin boleh, tapi kalau babak belur, kita tidak kasih hadiah," tegasnya.

Dedi menjelaskan bahwa penggunaan sistem penghargaan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali kepedulian publik terhadap keamanan lingkungan. 

Ia berharap insentif tersebut mampu memicu semangat warga untuk mengaktifkan kembali ronda malam atau Pos Siskamling yang belakangan mulai ditinggalkan.

"Jadi ini dibuat untuk memicu orang, misalnya ronda. Sudah, ronda saja. Nanti kalau ada maling ayam, kan lumayan. Nah, yang seperti itu harus memacu warga kita. Warga kita kan belum seperti warga di negara maju lainnya. Kita harus terus dimotivasi," jelas Dedi.

Menanggapi kritik yang menilai kebijakan ini terlalu pragmatis, Dedi justru melihatnya sebagai solusi nyata yang langsung berdampak. Menurut pantauannya, sejak kebijakan ini diumumkan, aktivitas patroli warga di kawasan Bandung Raya meningkat drastis.

"Pertanyaan saya, mana sih yang sekarang tidak ada pragmatis? Orang bekerja juga ingin ada honor. Kalau kita menunggu wacana terus, tidak selesai-selesai. Buktinya baru semalam, sekarang patroli sudah mulai ramai," ujar Dedi. (ant/dpi)