news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa..
Sumber :
  • tvOnenews/Abdul Gani Siregar

Begini Respons Purbaya soal Isu BI Bakal Masuk Kabinet

Begini respons Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal isu yang akhir-akhir ini marak di media sosial.
Selasa, 4 Agustus 2026 - 14:41 WIB
Reporter:
Editor :

Jakarta, tvOnenews.com - Begini respons Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal isu yang akhir-akhir ini marak di media sosial.

Adapun isu tersebut perihal Bank Indonesia (BI) yang disebut akan berada di bawah kementerian dan masuk ke dalam kabinet.

Padahal BI merupakan lembaga negara yang berdiri independen sejak tahun 1999 setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. 

Terkait isu ini, Purbaya mengaku heran. Dia malah balik bertanya kepada para awak media.

"Yang bilang siapa?," katanya, Senin (3/8/2026). 

Menurut dia, perubahan sistem yang sudah berjalan saat ini memiliki risiko tersendiri, bahkan bisa menimbulkan dampak negatif ke depannya. Menurut dia, wacana itu masih terlalu dini untuk dibahas.

"Terlalu dini. Nanti kita lihat perkembangan seperti apa. Ketika keadaan seperti ini, kurang baik mengubah sistem yang ada," ujar Purbaya. 

Purbaya menekankan saat ini hal utama yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat koordinasi dan sinergi di Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) antara Kementerian Keuangan, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan LPS.

"Yang penting adalah kita perbaiki kinerja semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK dan LPS supaya kebijakannya lebih sinergis. Itu yang dikejar," terangnya. 

Soal independensi BI sendiri, Purbaya mengatakan pihak parlemen juga sempat berbicara kepadanya bahwa fungsi pengawasan kepada BI juga harus diperkuat.

Menurut pihak parlemen, apabila Menteri Keuangan dan Presiden saja bisa diawasi oleh DPR, maka hal tersebut seharusnya juga berlaku kepada BI.

"Saya pernah tanya ke DPR, kenapa sih ada situasi seperti itu? Dia bilang gini, kalau Menteri Keuangan, Presiden, saja bisa dikasih warning keras oleh DPR, kenapa Bank Sentral enggak, itu saja. Tapi kalau dijalankan secara transparan enggak ada masalah itu," pungkasnya. (Mohammad Yudha Prasetya/VIVA/nsi)

 

Berita Terkait

Topik Terkait

Saksikan Juga

00:56
01:31
01:24
06:07
01:27
02:40

Viral