MK Perintahkan Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan, Istana Buka Suara soal RAPBN 2027

Jakarta, tvOnenews.com — Pemerintah akan meninjau kembali alokasi anggaran pendidikan dalam penyusunan APBN 2027 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bukan merupakan komponen utama pendidikan harus dipisahkan dari anggaran operasional pendidikan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah tetap menjadikan putusan MK sebagai perhatian dalam proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Prasetyo, penyusunan APBN 2027 secara teknis telah berjalan sebelum putusan MK dibacakan. Karena itu, pemerintah kini melakukan peninjauan untuk memastikan struktur anggaran pendidikan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang pertama kan kalau kalau pertanyaannya kaitannya dengan putusan MK, di situ kan juga amar putusannya kan memberikan tenggat waktu ya,” kata Prasetyo di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

“Nah, karena juga secara teknis penyusunan nota keuangan atau APBN 2027 itu kan juga sudah disusun sebelum amar putusan MK dikeluarkan gitu,” sambungnya.

Meski demikian, Prasetyo memastikan putusan tersebut menjadi perhatian pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan review terhadap komponen anggaran pendidikan yang masuk dalam rancangan APBN 2027.

“Tapi bahwa itu menjadi concern, itu iya. Yang salah satunya adalah kemudian kita kembali satu per satu kita review,” ujarnya.

Pemerintah, kata Prasetyo, ingin memastikan kewajiban konstitusional untuk mengalokasikan minimal 20 persen anggaran negara bagi sektor pendidikan tetap terpenuhi.

“Kita review yang berkenaan dengan masalah anggaran pendidikan itu untuk memastikan bahwa mandatory 20 persen sesuai dengan amanat undang-undang itu dapat kita jalani,” kata dia.

Prasetyo bahkan menyebut total dukungan pemerintah terhadap sektor pendidikan jika dihitung secara keseluruhan dapat berada di atas batas minimal 20 persen. Hal itu karena terdapat sejumlah program pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, tetapi pada tahap awal tidak seluruhnya dimasukkan dalam pos anggaran pendidikan.

“Dan kalau nanti kita buka, sebenarnya ya kalau dihitung itu lebih dari 20 persen gitu,” ujarnya.

“Karena ada beberapa program-program yang di awal itu alokasinya belum atau tidak masuk di dalam alokasi dana pendidikan, tetapi itu dilaksanakan oleh pemerintah sebagai program-program tambahan yang itu juga berkaitan dengan masalah pendidikan juga gitu,” sambung Prasetyo.