Pemerintah Dorong Wilayah 3T Lepas dari Ketergantungan Program Internet Bersubsidi

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital mulai menyiapkan strategi keluar (exit strategy) dari sejumlah wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang telah memiliki tingkat kematangan konektivitas tertentu.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan akses internet sekaligus mendorong kemandirian daerah dalam pengelolaan layanan telekomunikasi.

Direktur Utama BAKTI, Fadhilah Mathar, mengatakan bahwa sejak 2024 pihaknya telah mempersiapkan mekanisme pengalihan pengelolaan infrastruktur kepada operator, vendor, maupun penyedia menara telekomunikasi apabila suatu wilayah dinilai sudah siap masuk ke tahap komersial.

"Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah keberlanjutan industri. Jangan sampai pemerintah hadir justru mematikan lahan komersial," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa BAKTI bukan operator telekomunikasi, melainkan lembaga yang bertugas membiayai dan mengelola pembangunan infrastruktur konektivitas, sementara jaringan inti tetap dimiliki operator seluler nasional.

Menurut Fadhilah, keberhasilan program Universal Service Obligation (USO) tidak diukur dari lamanya pemerintah mengelola suatu wilayah, tetapi dari seberapa cepat daerah tersebut dapat berdiri secara mandiri.

"Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri," ujarnya.

Hingga 2026, BAKTI mencatat telah membangun akses internet di lebih dari 31 ribu lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Sekitar 68 persen berada di sektor pendidikan, 5,89 persen di sektor kesehatan, dan sekitar 19,9 persen di kantor pemerintahan, pusat kegiatan masyarakat, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, serta transportasi publik.

Untuk mendukung konektivitas di daerah terpencil, BAKTI mengoperasikan sejumlah infrastruktur strategis nasional. Salah satunya adalah Satelit Republik Indonesia (SATRIA-1) berkapasitas 150 Gbps yang sejak 2024 melayani sekolah, puskesmas, kantor pemerintah daerah, hingga pos perbatasan TNI/Polri.

Di sisi jaringan darat dan laut, Palapa Ring telah membentang sepanjang 12.148 kilometer dan melayani 131 titik Network Operation Center (NOC) di 57 kabupaten/kota non-komersial di wilayah Barat, Tengah, dan Timur Indonesia.

Program BAKTI AKSI juga telah menghadirkan akses internet gratis di lebih dari 31.864 titik layanan publik, sementara pembangunan BTS 4G dan BTS USO telah menjangkau 6.747 lokasi di kawasan 3T.

Pemerintah juga mulai mengintegrasikan pembangunan infrastruktur tersebut dengan program pemberdayaan ekonomi desa melalui pelatihan literasi digital, digitalisasi pariwisata, dan penguatan kemitraan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, jaringan internet dimanfaatkan untuk modernisasi sekolah dan memperkuat sistem rujukan layanan kesehatan di puskesmas. Sementara di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, keberadaan BTS BAKTI disebut berhasil mengurangi wilayah blank spot dan membuka akses komunikasi yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

Fadhilah menilai keberlanjutan infrastruktur digital di daerah pelosok tidak dapat ditopang pemerintah pusat semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan operator telekomunikasi. (cmi)