- Desi Purnama Sari-Antara
1.500 Orang di Serang Disebut Gabung Komunitas LGBT, Mulai dari Pelajar hingga Petani
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Bupati (Wabup) Serang Muhammad Najib Hamas mengungkap temuan bahwa 1.500 orang di wilayahnya diduga tergabung dalam jejaring grup komunitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) secara daring.
Dia menyebut temuan jumlah tersebut berdasarkan laporan dari para pemerhati masalah sosial di Kabupaten Serang.
"Laporan dari pemerhati masalah ini, di Kabupaten Serang sudah kurang lebih terdata 1.500 anggota komunitas. Itu melalui online, Instagram dan sebagainya," katanya, Kamis (13/8/2026).
Anggota yang tergabung di dalam jejaring sosial tersebut, sambung dia, sangat acak dan berasal dari berbagai latar belakang profesi mulai dari pelajar, manajer hingga petani.
Mereka diduga kerap mengadakan pertemuan secara mandiri di kafe atau titik kumpul tertentu.
Keterlibatan ASN pun ditelusuri. Apabila terbukti ada ASN yang tergabung, pemerintah daerah tidak segan menindak tegas sesuai aturan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
Merespons hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, Banten, segera menyiapkan langkah pembinaan secara humanis.
Najib menyebut Pemkab Serang memilih mengedepankan pendekatan secara persuasif dan meminta instansi terkait untuk segera turun tangan menangani komunitas yang sudah terlanjur terbentuk ini.
"Kalau yang sudah terbentuk komunitas, maka kita minta dinas terkait, yakni Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan. Diharapkan lewat pendekatan edukasi ini mereka bisa kembali kepada kehidupan yang semestinya sesuai dengan harapan keluarga," ucapnya.
Dia menegaskan agar masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan (ormas) bertindak main hakim sendiri dalam merespons temuan komunitas ini.
Saat ini, kata dia, pihaknya tengah mengonsolidasikan kelompok masyarakat, alim ulama dan para pendidik agar bersinergi melakukan pencegahan lewat edukasi bahaya LGBT secara humanis yang disebutnya sebagai salah satu ancaman kedaulatan non-militer. (ant/nsi)