Ahli Sebut Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat Jadi Kunci Peningkatan Produktivitas Industri Sawit Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Budi Mulyanto mengatakan percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. 

Dalam konteks tersebut, menurutnya percepatan Program PSR perlu didukung oleh kebijakan afirmatif yang tepat sasaran.

Lebih lanjut, Budi mengatakan percepatan Program PSR sangat diperlukan mengingat terdapat banyak perkebunan kelapa sawit rakyat yang telah memasuki usia tua dan mengalami penurunan produktivitas, yakni berusia 25 tahun atau lebih. 

Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku bagi industri kelapa sawit nasional.

Budi menegaskan, ketersediaan bahan baku yang minim akan berdampak negatif terhadap kesuksesan program hilirisasi kelapa sawit. 

Menurutnya, pengembangan industri hilir harus selaras dengan penguatan sektor hulu di industri sawit nasional.

“Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini hampir 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan maka bagaimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” katanya di Jakarta, pada Selasa (11/8/2026).

Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan, salah satu cara untuk mendorong percepatan Program PSR adalah dengan menggunakan pendekatan afirmatif. 

Budi berharap, kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan perlakuan khusus atau kemudahan bagi para petani rakyat khususnya terkait dengan berbagai kendala administratif dan legalitas lahan.

"Percepatan program peremajaan sawit rakyat membutuhkan kebijakan afirmatif terkait dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut harus berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," paparnya.

Budi menilai, kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) cukup baik terkait dengan pelaksanaan Program PSR. 

Kinerja baik tersebut dinilai dari kebermanfaatan program PSR terhadap petani rakyat, keberlanjutan lingkungan, hingga kelangsungan industri sawit nasional.

Ia menambahkan, penyaluran dana dukungan oleh BPDP terhadap pelaksanaan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat tersebut juga sangat baik karena menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang bertanggung jawab.

“Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting,” tegasnya.

Sementara, Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Djono Albar Burhan, mengakui bahwa Program PSR yang dilaksanakan oleh BPDP telah memberikan manfaat positif bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

Ia menambahkan, Program PSR menjadi momentum bagi petani rakyat untuk melakukan regenerasi tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi melalui penggunaan benih atau bibit bersertifikat dan penerapan tata kelola perkebunan yang lebih baik.

“Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas,” paparnya.

Djono berharap ada kemudahan bagi para petani rakyat terkait dengan persyaratan Program PSR.  Ia yakin, kemudahan tersebut akan mendorong percepatan implementasi program peremajaan di Indonesia.

Selain itu, menurutnya perlu ada kolaborasi lintas sektor mencakup pemerintah di tingkat pusat hingga daerah agar memudahkan petani rakyat dalam mengikuti program PSR tersebut. 

Ia juga mengharapkan ada kepastian berusaha bagi para petani rakyat khususnya terkait dengan legalitas lahan.

“Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan,” pungkasnya. (muu)