Wakil Ketua MPR RI Ibas Dorong Target dan Strategi Indonesia Menuju 100 GW Demi Kesejahteraan Masyarakat

Ibas menekankan ada tiga prinsip utama dalam pengembangan energi nasional, yaitu bersih, terjangkau, dan andal.

Menurutnya, ketiga prinsip tersebut harus berjalan secara bersamaan. Pengembangan energi terbarukan harus dibarengi dengan pembangunan infrastruktur pendukung agar sistem ketenagalistrikan nasional mampu menghadapi karakteristik sumber energi yang berbeda-beda.

Dalam forum tersebut, EBY juga menawarkan empat pergeseran strategi untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Pertama, dari pembangkit ke sistem, dengan pembangunan pembangkit harus berjalan beriringan dengan pembangunan jaringan transmisi, penyimpanan energi atau storage, interkoneksi antarsistem, dan smart grid.

Dia merasa, membangun pembangkit tanpa memperkuat sistem jaringan akan membatasi kemampuan Indonesia dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan.

Kedua, dari energi ke industri karena listrik bersih harus menjadi magnet bagi pengembangan industri hijau, manufaktur, kendaraan listrik, pusat data, dan hilirisasi.

“Listrik bersih harus menjadi daya tarik investasi. Kita harus mengubah keunggulan energi menjadi keunggulan industri,” terangnya.

Ketiga, dari pengguna teknologi menjadi pencipta teknologi karena Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi energi yang dikembangkan negara lain. Kampus, BRIN, industri, startup, dan sumber daya manusia nasional harus diperkuat agar mampu menciptakan teknologi dan solusi energi sendiri.

Keempat, dari belanja menjadi investasi karena kebijakan anggaran maka harus diarahkan untuk menjadi pemantik investasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Setiap rupiah anggaran harus kita tanyakan: apa yang kembali kepada rakyat? Investasinya, pekerjaannya, produktivitasnya, atau hanya belanjanya?” bebernya.

DPR dan MPR Punya Peran Strategis

Dalam kesempatan tersebut, Ibas menyampaikan bahwa DPR memiliki tiga fungsi utama dalam memastikan arah kebijakan energi berjalan efektif, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Sementara MPR memiliki tanggung jawab menjaga agar arah pembangunan nasional tetap berada dalam koridor konstitusi.

Ia juga menekankan pentingnya kepastian regulasi dalam menciptakan iklim investasi energi yang sehat, termasuk kepastian mengenai insentif investasi, tata kelola perdagangan listrik, pengembangan energi terbarukan, standar industri, serta perlindungan konsumen.

“Pemerintah melakukan eksekusi. DPR menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. MPR memastikan arah pembangunan berada dalam koridor konstitusi. Akademisi dan peneliti menyediakan pengetahuan. Dunia usaha membawa investasi dan inovasi. Masyarakat sipil menjaga akuntabilitas dan lingkungan,” jelas dia.