Sudaryono Ultimatum Keras Oknum SPPG: Langgar Aturan, Siap Dicopot dan Berurusan Hukum!

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melontarkan, ultimatum keras kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar aturan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Oknum yang terbukti melakukan pelanggaran serius tidak hanya terancam dicopot, tetapi juga dapat diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Peringatan tersebut disampaikan Sudaryono di tengah sorotan terhadap tata kelola sejumlah SPPG. BGN kini tengah membenahi pelaksanaan program MBG, termasuk memastikan setiap dapur menjalankan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin.

Sudaryono mengatakan dirinya baru sembilan hari menjabat sebagai Kepala BGN dan langsung melakukan pembenahan dari sisi tata kelola hingga pelaksanaan SOP. 

Menurut dia, aturan mengenai rantai pasok dan mekanisme pengadaan bahan pangan sebenarnya telah tersedia dan tinggal dijalankan secara konsisten.

“Intinya adalah saya ini hari ke-9 saya jadi Kepala BGN, kita benahi semua, kita benahi dari tata kelolanya, kita benahi dari pelaksanaan SOP-nya. SOP-nya sudah ada semua, tinggal secara konsekuen dan disiplin dilaksanakan, termasuk SOP rantai pasok, cara berbelanja dan lain sebagainya,” kata Sudaryono kepada media, Senin (24/8/2026).

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian BGN adalah informasi dugaan permainan harga bahan pangan di SPPG. 

Sudaryono menyebut pihaknya akan menelusuri informasi yang beredar di media sosial, termasuk dugaan harga telur yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan harga sebenarnya.

Menurut Sudaryono, masih terdapat oknum di sejumlah SPPG yang tidak menjalankan ketentuan. Namun, dia meminta tindakan sejumlah individu tersebut tidak dijadikan alasan untuk menilai seluruh SPPG bermasalah, mengingat banyak unit pelayanan yang telah menjalankan tugas sesuai aturan.

Pelanggaran yang ditemukan juga beragam. Salah satunya berkaitan dengan kedisiplinan pengelola SPPG yang tidak hadir di dapur dan tidak menjalankan SOP. 

Padahal, kelalaian dalam proses pengolahan dan penyediaan makanan dapat berujung pada persoalan serius bagi penerima manfaat.

Risikonya bukan sekadar kesalahan administratif. Pelanggaran prosedur dapat berdampak pada kesehatan penerima manfaat, bahkan berpotensi memicu keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.