Menhut Bocorkan Alasan Utama Dirinya Tak Dampingi Prabowo saat Tinjau Penanganan Karhutla

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan alasan tidak mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peninjauan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), karena Kepala Negara ingin fokus memperkuat dukungan TNI dan Polri dalam pengendalian karhutla.

Dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa (25/8/2026), Menhut Raja Antoni menjelaskan alasan dirinya dan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Moh Jumhur Hidayat tidak mendampingi Presiden Prabowo ke sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera dalam rangka penanganan karhutla.

"Seperti yang sudah dijelaskan Bapak Mensesneg kepada media bahwa kunjungan Bapak Presiden ke Kalimantan dan Sumatera fokus untuk menambah kekuatan penambahan personel dan peralatan, seperti heli untuk water bombing dan sebagainya. Oleh karena itu Bapak Panglima TNI dan Kapolri yang diajak dalam rombongan," kata Menhut Raja Antoni.

Disampaikan disela-sela kunjunga meninjau karhutla di Jambi pada hari ini, Menhut memastikan komunikasinya dengan Kepala Negara berjalan baik dan menyampaikan berdasarkan perintah Presiden Prabowo dirinya tetap menjalankan tugas di lapangan, di sejumlah wilayah dalam penanganan karhutla.

"Komunikasi saya sebagai pembantu presiden dengan Bapak Presiden berjalan dengan baik. Beliau bos yang komunikatif. Saya turun ke Riau, Sumsel, Kalteng, Kalsel, Kalbar dan hari ini di Jambi, ada seizin dan atas perintah beliau," ujar Menhut Raja Antoni.

Menhut sebelumnya telah mengunjungi sejumlah wilayah, Sumsel, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), dan kembali berada di Jambi atas perintah Presiden. Selain itu dia juga mengecek pelaksanaan instruksi Presiden terkait penanganan karhutla di lapangan berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo melakukan peninjauan ke sejumlah provinsi rawan yang sedang berupaya menangani karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Pada Senin (24/8), Presiden memimpin rapat pengendalian karhutla di Pekanbaru (Riau) dan Palembang (Sumatera Selatan). (ant/aag)