Prabowo Akan Kunjungan ke NTT, Cek Langsung Penanganan dan Pemulihan Pasca Gempa

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto akan turun langsung ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (26/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo juga menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi seluruh unsur penanganan bencana berjalan optimal di wilayah terdampak gempa di Pulau Flores.

“Presiden Prabowo Subianto akan melakukan kunjungan kerja ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 26 Agustus 2026, untuk melihat dan merasakan langsung kondisi masyarakat,” kata dia, dalam keterangan tertulisnya kepada media, Rabu (26/8/2026).

“Serta memastikan penanganan bencana maupun pemenuhan kebutuhan warga di lapangan berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Kunjungan itu sekaligus ditujukan untuk memastikan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, serta seluruh unsur terkait tidak terputus dalam menangani dampak gempa.

“Kunjungan ini juga akan menjadi bagian dari upaya memastikan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur terkait berjalan efektif dalam menangani dampak gempa di Pulau Flores, NTT,” ungkap dia.

Sejak awal bencana, Prabowo telah menginstruksikan agar penanganan kondisi darurat dan distribusi bantuan dilakukan secara cepat dan merata. Pemerintah pusat kemudian mengerahkan logistik dalam jumlah besar ke sejumlah wilayah terdampak.

“Bapak Presiden sejak awal sudah memerintahkan penanganan dampak darurat gempa dan penyaluran bantuan dilakukan secara cepat, terarah, dan merata di seluruh wilayah terdampak bencana,” jelas dia.

Melalui Sekretariat Presiden, bantuan yang dikirim sepanjang 15-24 Agustus 2026 mencapai ratusan ton. Bantuan tersebut tidak hanya berupa kebutuhan pangan, tetapi juga mencakup perlengkapan pendukung penanganan darurat.

“Melalui Sekretariat Presiden misalnya, sejak 15 hingga 24 Agustus 2026 telah disalurkan bantuan logistik dan perlengkapan, antara lain 204,22 ton sembako, 27,71 ton makanan siap saji, 10,29 ton air mineral, serta obat-obatan, tenda, selimut, matras, peralatan komunikasi, hingga dua set rumah sakit lapangan,” ujar Prasetyo.

Selain kebutuhan dasar, pemerintah memperkuat layanan kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan medis masyarakat yang terdampak gempa. Sejumlah fasilitas kesehatan tanggap bencana dikerahkan ke wilayah Flores.

KRI Soeharso-990 milik TNI Angkatan Laut telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, dan akan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan. Sementara itu, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur.

“KRI Soeharso-990 milik TNI AL telah bersandar di Pelabuhan Reo, Kabupaten Manggarai, yang akan difungsikan sebagai rumah sakit lapangan, sementara Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga telah berada di Teluk Nangalirang, Kabupaten Manggarai Timur, untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat,” bebernya.

Penguatan layanan medis juga dilakukan melalui rumah sakit lapangan di tingkat daerah. Di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, fasilitas tersebut difokuskan untuk pelayanan operatif dan sejauh ini telah menangani puluhan tindakan operasi.

“Di tingkat daerah, dua rumah sakit lapangan juga telah dioperasionalkan, masing-masing di RSUD Ruteng, Kabupaten Manggarai, untuk pelayanan operatif dengan 29 tindakan operasi yang telah dilakukan secara kumulatif, serta di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo, untuk mendukung pelayanan kesehatan darurat dan tindakan operasi bagi korban gempa,” ucap dia.

Namun, pemerintah menegaskan penanganan gempa NTT tidak berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Tahap berikutnya adalah memastikan masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara bertahap, sementara fasilitas publik dan infrastruktur yang rusak dipulihkan.

“Penanganan dampak bencana gempa NTT tidak akan berhenti pada masa tanggap darurat saja,” tegas Prasetyo.

Pemerintah akan melanjutkan penanganan melalui rehabilitasi hingga rekonstruksi. Artinya, agenda pemerintah tidak hanya mengembalikan layanan yang terganggu, tetapi juga membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat agar lebih baik dan berkelanjutan.

“Pemerintah akan memastikan proses pemulihan dilanjutkan secara bertahap, tidak hanya melalui rehabilitasi fasilitas dan layanan yang terdampak, tetapi juga rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur dan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan berkelanjutan,” tandasnya. (agr/ree)