BNPB Buka Suara soal Putusan MK Status Bencana: Tiga Indikator Bisa Jadi Penentu, Korban Tetap Utama

BNPB menekankan hal yang paling utama adalah masyarakat yang terdampak bencana segera mendapatkan perlindungan dan penanganan.

Kebutuhan dasar, pelayanan, penyelamatan, hingga proses pemulihan masyarakat tetap menjadi perhatian dalam penanggulangan bencana.

BNPB Siapkan Penyesuaian Pedoman dan Tata Kerja

Setelah adanya putusan MK tersebut, BNPB akan mempelajarinya secara menyeluruh. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk menyesuaikan pedoman serta tata kerja yang diperlukan.

Penyesuaian akan dilakukan bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BNPB juga akan memperkuat koordinasi agar proses penilaian dan pendataan dapat dilakukan dengan cara yang seragam, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan penanggulangan bencana tetap memiliki dasar hukum yang jelas sekaligus mampu merespons kondisi di lapangan.

Putusan MK ini sekaligus kembali menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi tujuan utama dalam penanggulangan bencana.

BNPB menyatakan respons terhadap bencana harus dilakukan secara cepat, namun tetap berlandaskan hukum yang jelas.

BNPB juga mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat, akademisi, media, organisasi kemasyarakatan, serta mitra kemanusiaan untuk bersama-sama memperkuat ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.