Warek Unipdu Harap AHWA Pilih Calon Ketum PBNU Tanpa Intervensi

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Rektor Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang H.M. Zahrul Azhar As'ad berharap kiai anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) memilih calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara independen tanpa intervensi.

“Saya berharap AHWA benar-benar bisa memilih tanpa ada intervensi dan menggunakan batin nurani yang dimiliki,” ujar Zahrul Azhar As'ad atau Gus Hans dalam keterangannya di Jombang, pada Minggu (30/8/2026).

Harapan tersebut disampaikan setelah Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menyepakati perubahan mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU melalui pemungutan suara.

Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 401 dari 552 muktamirin memilih perubahan mekanisme pemilihan, sementara 150 suara memilih mekanisme tetap dipertahankan dan satu suara abstain atau tidak sah.

Dengan hasil itu, opsi perubahan mekanisme memperoleh sekitar 73 persen suara, sedangkan opsi mempertahankan mekanisme mendapat sekitar 27 persen suara.

Gus Hans mengatakan perubahan mekanisme pemilihan perlu diikuti proses yang tetap mengedepankan independensi para kiai yang tergabung dalam AHWA.

Menurut dia, para kiai perlu menggunakan pertimbangan yang jernih dengan melihat rekam jejak calon dan berbagai persoalan yang muncul di tubuh organisasi.

Ia mengatakan AHWA perlu melihat secara objektif sosok yang selama ini menjadi sumber persoalan, pihak yang mampu mengakhiri masalah, serta pihak yang justru menjadi bagian dari persoalan tersebut.

“Sehingga para kiai bisa menentukan pilihan tanpa ada lagi sisa residu dari konflik yang kemarin,” katanya.

Gus Hans menilai seluruh kandidat masih memiliki peluang untuk dipilih. Menurut dia, belum ada sosok yang dapat mengklaim diri sebagai calon ketua umum terkuat karena komunikasi dengan para kiai anggota AHWA masih berlangsung.

“Semua masih terbuka. Belum bisa mengklaim siapa yang paling kuat. Semuanya tergantung komunikasi last minute kepada para kiai yang ada di AHWA,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Hans mengingatkan perubahan mekanisme pemilihan tidak serta-merta menghilangkan dugaan politik uang maupun intimidasi. Namun, ia menegaskan hal tersebut masih sebatas dugaan.

“Proses ini kan kita bicara dugaan. Dugaan itu bisa saja akan terjadi atau sudah terjadi,” katanya.