Prabowo Target Pangkas 700 BUMN hingga Akhir 2026: Bisa Hemat Rp100 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkap, langkah besar pemerintah merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Prabowo menyebut pemerintah telah menutup ratusan BUMN yang dinilai tidak menguntungkan hingga perusahaan yang mengalami kerugian.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

“Dalam kurang 2 tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi, kita tutup 290 BUMN. Dengan 290 BUMN kita telah menghemat Rp50 triliun,” kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah akan melanjutkan kebijakan tersebut hingga akhir tahun. Ia menargetkan sedikitnya 700 BUMN kembali ditutup pada 31 Desember 2026.

“Dan pemerintahan yang saya pimpin di Desember 31, 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang akan kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250,” ujarnya.

Jika target tersebut terealisasi, Prabowo memperkirakan pemerintah dapat memangkas beban biaya rutin yang selama ini melekat pada perusahaan negara, mulai dari overhead hingga gaji direksi dan komisaris.

“Berarti harapan saya kita bisa menghemat Rp100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari Rp200 triliun, mendekati Rp300 triliun tiap tahun,” tutur Prabowo.

Prabowo mengatakan penghematan anggaran tersebut tidak sekadar ditujukan untuk memperbaiki efisiensi pemerintahan. 

Dana yang berhasil dihemat, menurut dia, akan dialihkan untuk membiayai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara,” kata Prabowo.

Di tengah agenda efisiensi tersebut, Prabowo juga menegaskan pemerintah ingin mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan melalui utang.

Ia mengatakan pemerintah tetap membuka pintu bagi investasi untuk masuk ke Indonesia. Namun, jika pembiayaan melalui pinjaman diperlukan, pemerintah akan mengutamakan pinjaman dengan tingkat bunga serendah mungkin.

“Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin,” ujar Prabowo. (agr/muu)