KLH Kerahkan 1.425 Personel MPA Atasi Karhutla di 6 Provinsi Prioritas

Jakarta, tvOnenews.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum juga mereda. Pemerintah bahkan mengakui penanganan karhutla saat ini telah memasuki fase yang membutuhkan respons luar biasa serius, cepat, dan terpadu, termasuk di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan.

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Rizal Irawan mengatakan kondisi karhutla yang terjadi saat ini sudah tidak bisa lagi dipandang sebatas persoalan antisipasi dan mitigasi.

“Jadi situasi yang kita hadapi saat ini bukan lagi semata-mata terkait dengan kondisi antisipasi dan mitigasi. Kita sedang menghadapi kejadian karhutla yang membutuhkan penanganan secara serius, cepat, dan juga terpadu,” ujar Rizal dalam konferensi pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta Timur, dikutip Selasa (1/9/2026).

Pergeseran situasi tersebut membuat pemerintah dan masyarakat kini tidak hanya bersiap menghadapi potensi kebakaran, tetapi juga turun langsung mengendalikan api yang sudah muncul di sejumlah wilayah.

Rizal mengatakan pemerintah bersama masyarakat saat ini bergotong-royong dalam upaya mengendalikan karhutla.

Namun, persoalan di lapangan belum sepenuhnya teratasi lantaran masih ditemukan masyarakat yang memantik api.

“Tentunya masih juga ada beberapa kejadian yang melibatkan masyarakat dalam memantik api yang ada,” ujar dia.

Menghadapi kondisi tersebut, KLH/BPLH memusatkan langkah penanganan pada tiga lini utama.

Pertama, pengendalian karhutla. Kedua, penanggulangan pencemaran udara yang ditimbulkan kebakaran. Ketiga, pengawasan sekaligus penegakan hukum lingkungan.

Penanganan juga diarahkan untuk mengantisipasi dampak kabut asap yang berpotensi meluas hingga melewati batas wilayah negara atau transboundary haze.

“Jadi perlu kami sampaikan bahwa terkait dengan upaya-upaya yang sudah kami lakukan, baik itu preemtif, preventif, maupun represif akan saya laporkan pada kesempatan ini,” kata dia.

Salah satu strategi yang diperkuat pemerintah adalah operasi pemadaman melalui jalur darat dengan melibatkan masyarakat di wilayah rawan kebakaran.

KLH/BPLH hingga kini telah membentuk 95 kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di enam provinsi prioritas.

Sebanyak 18 kelompok berada di Sumatera Selatan, 15 kelompok di Riau, sembilan kelompok di Jambi, 18 kelompok di Kalimantan Tengah, 15 kelompok di Kalimantan Barat, serta 20 kelompok di Kalimantan Selatan.

Dari 95 kelompok tersebut, terdapat 1.425 personel yang disiapkan untuk membantu penanganan karhutla di lapangan.

“Total ada 95 MPA dengan jumlah total personelnya itu sebanyak 1.425 orang. Ini masih akan kita teruskan karena kita ada rencana ke depan masih akan membentuk sekitar 35 MPA lagi di tahun 2026,” terang dia.

Artinya, penguatan masyarakat sebagai ujung tombak operasi darat masih akan diperluas.

Pemerintah berencana menambah 35 MPA lagi sepanjang 2026 untuk memperkuat respons di wilayah yang memiliki kerawanan karhutla.

Tak hanya menambah personel, pemerintah juga membekali kelompok masyarakat dengan sarana dan prasarana untuk mendukung pemadaman api.

“Kami juga telah menghibahkan sarana dan prasarana yang telah diberikan kepada MPA, yaitu 3.975 sarana prasarana yang telah dihibahkan,” ucap dia. (agr/nsi)