Ajak 10 Negara Berdialog, Kepala BNPP RI: Kami Ingin Menciptakan Perbatasan sebagai Halaman Depan

Jakarta, tvOnenews.com – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjalin penguatan komunikasi dan kerja sama dengan sejumlah tetangga untuk membahas pengelolaan kawasan perbatasan.

Upaya dialog ini dilakukan lewat forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas perkembangan, tantangan, serta peluang kerja sama dalam pengelolaan perbatasan. 

Pertemuan ini mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” dengan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP RI.

Dalam pertemuan itu, posisi perbatasan kembali ditegaskan sebagai bagian penting dari kedaulatan sekaligus penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Wilayah kedaulatan Indonesia memiliki perbatasan dengan 10 negara. Tiga negara berbatasan darat, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara itu, tujuh negara lainnya berbatasan laut, yaitu Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, dan Palau.

Kondisi ini membuat pengelolaan perbatasan membutuhkan koordinasi dan kerja sama dengan negara-negara tetangga.

Dalam sambutannya, Tito mengatakan hubungan baik dengan negara-negara tetangga menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan mandat BNPP RI. Lembaga tersebut berperan mengoordinasikan kementerian dan lembaga yang memiliki tugas di kawasan perbatasan.

“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito, Rabu (16/9/2026).

Sejumlah perwakilan diplomatik turut hadir dalam forum tersebut. Mereka antara lain Dubes Malaysia Dato' Muzaffar Shah Mustafa, Dubes Papua Nugini Simon Namiss, Dubes Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Dubes Vietnam Ta Van Thong, Dubes Singapura Kwok Fook Seng, dan Dubes Filipina Christopher B. Montero.

Hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia Ian Kelly serta Konselor Politik Kedutaan Besar India Vikram Vardhan.

Lebih lanjut, pengelolaan perbatasan melibatkan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, karantina, hingga kementerian dan lembaga terkait.

BNPP RI sendiri memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Saat ini terdapat 15 PLBN yang beroperasi. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 24 PLBN.

Namun, Tito menegaskan tugas BNPP RI tidak berhenti pada pengamanan garis batas negara. Kawasan perbatasan juga diarahkan untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan ruang interaksi antarnegara.

Dengan pendekatan tersebut, kawasan perbatasan ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan nasional. “Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.

Menurut Tito, pengembangan kawasan perbatasan membutuhkan komunikasi yang intensif dengan negara-negara tetangga. Kerja sama tersebut diperlukan agar pertumbuhan aktivitas ekonomi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

Selain aspek ekonomi, hubungan sosial dan budaya juga menjadi bagian dari dinamika kawasan perbatasan. Hubungan kekerabatan masyarakat yang terjalin lintas negara turut memengaruhi aktivitas perdagangan dan kunjungan keluarga.

Tito mencontohkan kondisi di wilayah perbatasan Papua Nugini. Sejumlah warga negara Papua Nugini diketahui tinggal di kawasan perbatasan Indonesia. Sebaliknya, terdapat pula warga Indonesia yang tinggal di Papua Nugini.

“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucapnya.

Di tengah pengembangan kawasan, penyelesaian berbagai persoalan perbatasan tetap menjadi perhatian BNPP RI. Tito mengapresiasi pembicaraan dengan Malaysia yang telah menghasilkan penyelesaian terhadap sejumlah area sengketa.

Meski demikian, persoalan Pulau Sebatik masih menjadi perhatian. Pulau tersebut terbagi antara wilayah Indonesia dan Malaysia dengan karakteristik khusus dalam pengelolaan perbatasan.

BNPP RI bersama kementerian dan lembaga terkait telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan Pulau Sebatik dengan pemerintah Malaysia.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan penetapan garis wilayah. Aspek tata kelola kawasan serta kehidupan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan.

Melalui pertemuan ini, BNPP RI membuka ruang dialog bersama negara-negara tetangga untuk memperkuat komunikasi dan pemahaman dalam pengelolaan perbatasan.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk menjaga kedaulatan dan batas negara sekaligus mendorong pengembangan kawasan perbatasan sebagai ruang interaksi antarnegara serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (rpi)