Jelang 2 Tahun Pemerintahan, Prabowo Buka Peluang Reshuffle Kabinet, Golkar Siap Terima Keputusan

Presiden juga membuka kemungkinan pergantian dilakukan apabila terdapat menteri yang dinilai tidak sesuai dengan posisi yang ditempatinya.

Menteri Bermasalah Juga Bisa Diganti

Selain pertimbangan kompetensi dan penempatan posisi, Prabowo mengatakan reshuffle dapat dilakukan apabila terdapat pejabat yang memiliki masalah dan harus mempertanggungjawabkan persoalan tersebut.

Prabowo mencontohkan situasi ketika dirinya menerima informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan persoalan yang melibatkan pejabat pemerintah.

"Atau dia sendiri yang ada masalah ya kita nggak hindari kan. Seperti saya nggak tau ada, tahu-tahu KPK ada datang ke saya bilang, 'Pak, ini..', ya kan. 'Pejabat ini begini, begini, begini'. Ya, gimana saya ya kan. Apa kami diizinkan untuk menahan. 'You ada bukti? Kalau ada bukti, silakan'," ujarnya.

Prabowo kemudian menyinggung adanya wakil menteri yang terseret persoalan. Menurut dia, kejadian tersebut menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan.

Sarmuji Sebut Reshuffle Sepenuhnya Kewenangan Prabowo

Wacana perombakan kabinet tersebut kemudian ditanggapi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai reshuffle merupakan kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.

"Bagi Golkar, perombakan kabinet adalah wewenang penuh presiden," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Sarmuji meyakini Prabowo memiliki pertimbangan tersendiri mengenai kebutuhan kabinet, terutama untuk memastikan pemerintahan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

"Presiden yang tahu kebutuhan timnya untuk dapat mencapai visi-misi dan target yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Golkar Siap Jika Ada Menteri yang Terkena Reshuffle

Sarmuji juga mengatakan Partai Golkar siap menerima keputusan Presiden apabila terdapat menteri dari partainya yang masuk dalam evaluasi dan terkena reshuffle.

Menurut Sarmuji, hal tersebut merupakan konsekuensi dari keputusan Golkar yang menyerahkan sepenuhnya kewenangan perombakan kabinet kepada Prabowo.

"Itu konsekuensi jika terkena reshuffle dari menyerahkan seluruhnya kepada kewenangan Presiden. Namun saya sendiri meyakini Presiden sangat perhatian kepada Golkar," tuturnya.

Sementara itu, ketika kembali ditanya mengenai momentum menjelang dua tahun pemerintahan, Prabowo menyebut evaluasi maupun pergantian anggota kabinet merupakan sesuatu yang logis. Ia menilai masing-masing anggota kabinet telah memiliki waktu untuk menunjukkan kemampuan dalam menjalankan tugas pemerintahan.