Anggota DPR Usulkan Penerapan Wajib Militer Terbatas untuk Perkuat Pertahanan, Singgung Korea Selatan dan Korea Utara

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota DPR RI Said Abdullah mengusulkan adanya penerapan wajib militer (wamil) terbatas untuk memperkuat konsep pertahanan semesta.

Dalam keterangan resminya Senin (5/10/2026), Said menilai penguatan pertahanan tidak cukup dengan hanya mengandalkan TNI sebagai kekuatan utama.

Menurutnya, diperlukan juga kekuatan rakyat terlatih yang nantinya dapat mendukung pertahanan negara apabila suatu saat menghadapi ancaman.

Dia memaparkan, sebagaimana diamanatkan UUD 1945, konsep pertahanan semesta masih relevan.

Akan tetapi, konsep tersebut perlu diterjemahkan sesuai perkembangan ancaman saat ini.

Konsep tersebut tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 terkait hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Dalam Pasal 30 ayat (2) juga disebutkan bahwa TNI dan Polri kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukungnya.

Ketua DPP PDIP mengatakan sejumlah negara menerapkan sistem wajib militer dengan model yang beragam. Seperti contoh Korea Selatan, Korea Utara hingga Malaysia.

Di Korea Selatan, kata dia, pria berusia 18-28 tahun diharuskan mengikuti wajib militer selama 18-24 bulan dengan berbagai kecabangan militer.

Sementara itu, di Malaysia, pemerintah memilih warga negara secara selektif untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) selama 45 hari.

Dari sejumlah negara itu, Said menyebut Indonesia bisa mempertimbangkan pertahanan semesta ini.

Dia menegaskan penerapan wajib militer terbatas tidak bermaksud untuk mengurangi prioritas pembangunan kekuatan TNI, melainkan merenungkan kembali konsep komponen cadangan (Komcad) sebagai lapis pertahanan.

"Rakyat terlatih tidak berarti mengabaikan prioritas utama untuk membangun postur TNI yang mumpuni, akan tetapi kita perlu merenungkan kembali Komcad sebagai lapis pertahanan," ujarnya.

Bicara soal definisi pertahanan, Said berpendapat bahwa ancaman tidak hanya berbentuk serangan militer konvensional saja, tapi juga perang asimetris hingga perang hybrid.

"Dengan perpaduan solid TNI dan rakyat, rakyat akan dapat diandalkan menghadapi perang nonkonvensional," katanya.

Menurut Said, pendidikan bagi anak usia 18 tahun dapat diarahkan untuk memperkenalkan pemahaman bela negara, kedisiplinan dan budi pekerti dengan melibatkan sekolah, TNI, Polri hingga praktisi.

"Tujuannya membangun budaya baru yang lebih produktif, meningkatkan inovasi, dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak muda," kata Said.

Dengan melibatkan berbagai kalangan profesional lewat mekanisme tersebut, sambung dia, masyarakat bisa saling berbagi keahlian dan meningkatkan kapasitasnya.

"Peningkatan kapasitas rakyat dapat mendorong produktivitas dan inovasi sekaligus memastikan kesiapan komponen pendukung pertahanan negara," pungkasnya. (nsi)