Telegram Kapolri Keluar: Ini Deretan Jabatan Strategis Polri yang Alami Pergantian Pejabat

Jakarta, tvOnenews.com - Polri merombak jajaran organisasinya melalui rotasi besar-besaran terhadap 199 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). 

Perombakan ini menyeret sejumlah posisi prestisius, mulai dari pucuk pimpinan Korps Lalu Lintas (Korlantas) hingga pimpinan tiga kepolisian daerah (polda).

Keputusan rotasi tersebut tertuang resmi dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 yang diteken pada 10 Oktober 2026, sebagaimana diungkapkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir di Jakarta, Minggu (11/10).

Isir menerangkan bahwa pergantian mencakup sejumlah pos vital, antara lain Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kakorlantas Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kapolda Kalimantan Utara, dan Kapolda Lampung.

Pada jajaran intelijen Mabes Polri, jabatan Wakabaintelkam kini diserahkan kepada Brigjen Pol. Anom Setyadji, menggantikan Irjen Pol. Wawan Muliawan yang dialihkan tugasnya menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Sementara itu, tongkat kepemimpinan Kakorlantas Polri berpindah tangan; Brigjen Pol. Aries Syahbudin resmi ditunjuk mengisi kursi yang sebelumnya ditempati Irjen Pol. Wibowo.

Pergeseran di level kewilayahan juga tak kalah signifikan. Irjen Pol. Agus Wijayanto dipercaya mengisi posisi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing.

Kekosongan kursi Kapolda Kalimantan Utara yang ditinggalkan oleh Agus Wijayanto selanjutnya diamanahkan kepada Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik. 

Adapun posisi Kapolda Lampung kini diemban oleh Brigjen Pol. Yustan Alpiani yang menggantikan Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Menurut Isir, pergeseran jabatan ini merupakan ritme alami organisasi serta sarana pematangan karier personel demi memacu produktivitas institusi dan memastikan kelancaran operasional korps kepolisian.

Penunjukan setiap pejabat, sambungnya, berpijak pada kecakapan kompetensi, kapabilitas, rekam jejak kerja, hingga integritas moral.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” katanya.

Ia menggarisbawahi bahwa pembenahan struktural ini wajib bermuara pada peningkatan kualitas pengayoman serta pemeliharaan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum.

“Semangat tersebut sejalan dengan tagline Polri ‘Polisi Bersama Masyarakat’. Polri akan terus berupaya hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya. (ant/dpi)