Bawaslu Harap Sipol Bisa Deteksi Nama Penyelenggara Pemilu yang Dicatut Parpol

"Bagi yang permanen tidak masalah, bagaimana dengan yang adhoc," tuturnya.

Menurut dia, hambatan selanjutnya adalah  minimnya anggaran sosialisasi untuk rekrutmen Panwas Ad Hoc, kesulitan dalam penerimaan berkas terutama dari kecamatan yang terdapat di kepulauan, serta soal surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani.

"Kalau di sekitar pulau jawa mungkin mudah, bagaimana dengan mereka di luar pulau jawa belum lagi biaya yang harus dikeluarkan calon pendaftar adhoc tersebut," tegasnya.

Diketahui berdasarkan data yang disampaikan KPU RI per Kamis (4/8/2022), sebanyak 98 anggota KPUD pada 22 provinsi di Indonesia dicatut namanya oleh parpol.

KPUD merinci sebanyak 4 orang personalia sekretariat KPU Provinsi, unsur Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri/PPNPN, 22 orang anggota atau komisioner KPU Kabupaten/Kota, dan 72 orang personalia sekretariat KPU Kabupaten/Kota atau terdapat 80 persen berasal dari PPNPN.

Kendati demikian hingga hari ini, KPU RI masih  belum memberi rincian terkait satu persatu daftar parpol yang mencatut nama anggota dan atau sekretariat KPUD tersebut. (pag/mii)