Dituding Kelola Dana Pencapresan Rp300 Triliun, Ini Respon Kuasa Hukum PT Taspen

Jakarta - Advokat Kamaruddin Simajuntak berencana melaporkan Dirut PT Taspen (persero) terkait aliran dana pengelolaan dana capres sebesar Rp300 triliun ke Presiden Joko Widodo. Menyikapi hal ini, kuasa hukum PT Taspen Yusril Ihza Mahendra menyatakan tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen untuk kepentingan pencalonan presiden. "Tidak ada dana yang dikelola oleh PT Taspen yang disiapkan untuk kepentingan pencalonan Presiden oleh siapa pun dan oleh pihak mana pun juga," kata dia dalam pernyataan di Jakarta, Minggu (28/8/2022). Penyataan Yusril ini menyusul tuduhan Kamaruddin mengenai dugaan dana pencapresan Rp300 triliun di PT Taspen. "Maka terlepas dari apa sesungguhnya maksud dan tujuan dari pihak yang melontarkan kalimat-kalimat tersebut, dan terlepas pula dari kemungkinan aneka ragam tafsir yang diberikan oleh orang yang membaca/mendengar pemberitaan tersebut, maka kami selaku kuasa hukum dari PT Taspen menyampaikan beberapa hal," katanya. Dia mengatakan PT Taspen selalu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran sesuai arahan Menteri BUMN RI untuk pengelolaan BUMN yang bersih. Tata kelola tersebut seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. PT Taspen berkomitmen untuk selalu amanah dalam mengelola dana peserta aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada peserta dan seluruh stakeholders. Hal selanjutnya dalam pelaksanaan investasi dan pengelolaan seluruh program yang ada, PT Taspen wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan RI dan Otoritas Jasa Keuangan RI. Utamanya, menurut dia Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 52/PMK.02/2021 tentang pengelolaan akumulasi iuran pensiun pegawai negeri sipil, pejabat negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian, peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 66/PMK.02/2021 tentang tata cara pengelolaan iuran dan pelaporan penyelenggaraan program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai ASN, Prajurit TNI, dan Anggota Polri. Serta, lanjut dia selalu memberikan laporan pengelolaan dana investasi kepada Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI, dan OJK RI secara periodik. Adapun, portofolio investasi PT Taspen sebagian besar terdiri dari surat berharga negara dan surat berharga syariah negara sebesar 60 persen, deposito di bank BUMN 12 persen, obligasi korporasi bertaraf investment grade 11 persen, dan direct investment sebesar 2,3 persen. Kemudian, portofolio dalam bentuk saham sebesar 4,7 persen di mana sebagian besar adalah saham pada BUMN dan anak usaha BUMN, serta reksadana yang telah terdaftar di OJK RI sebesar 8,2 persen. Hal berikutnya yang disampaikan yakni setiap tahun, kinerja PT Taspen khususnya pada bidang pengelolaan investasi dan Operasional telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Berdasarkan hasil audit BPK RI dari 2018 sampai dengan 2021, tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional. Serta, lanjutnya tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha PT Taspen yang sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur mengenai pengelolaan program di PT Taspen. "Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka dengan ini kami menyatakan bahwa kinerja PT Taspen dan pengelolaan investasi maupun operasional semuanya dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh kepada norma-norma hukum yang berlaku," ujarnya. Yusril mengatakan bilamana pernyataan-pernyataan dan pemberitaan-pemberitaan yang dikemukakan oleh pihak mana pun juga ternyata menimbulkan kerugian kepada PT Taspen langsung maupun tidak langsung, maka PT Taspen akan mengambil tindakan hukum yang diperlukan serta tindakan tegas lainnya sebagai upaya untuk melindungi dan menjaga reputasi perusahaan. Tuduhan Kamaruddin Sebelumnya, kepada wartawan di Mabes Polri pada Jumat 26 Agustus 2022, Kamaruddin Simajuntak menyatakan berencana melaporkan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (persero) terkait aliran dana pengelolaan dana calon presiden (capres) sebesar Rp300 triliun ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dirut PT Taspen itu laporan sendiri nanti. Iya (bakal lapor) ke presiden dan wakil presiden," kata Kamaruddin. Kamaruddin mengaku dirinya sudah mengantongi bukti-bukti untuk membuat laporan serta melakukan investigasi keuangan milik Dirut PT Taspen. "Ada (bukti), sudah saya investigasi keuangannya," sambungnya. Untuk diketahui, Kamaruddin Hendra Simanjuntak merupakan pengacara dari Nofryansah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dalam kasus pembunuhan yang didalangi oleh eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. (ant/ito)

Dituding Kelola Dana Pencapresan Rp300 Triliun, Ini Respon Kuasa Hukum PT Taspen

Tuduhan Kamaruddin

Berita Terkait

DPR: Tantangan Industri Pertahanan Nasional Terletak pada Konsistensi Kebijakan dan Dukungan Pembiayaan

HUT ke-18 tvOne Hadirkan Indonesia Berdzikir dan Dialog Kebangsaan

Prabowo Klaim Laba BUMN Naik 4 Kali Lipat Dibanding 2024: Karena Semangat Tak Mencuri

Pendaftaran Mudik Gratis BUMN Lebaran 2026 Dibuka: Cek Syarat, Kuota, Cara Daftar dan Jadwalnya

Topik Terkait

Pt Taspen

Dana Capres

Presiden

Joko Widodo

Kuasa Hukum

Yusril Ihza Mahendra

Dana

Pencalonan Presiden

Tata Kelola Perusahaan

Transparansi

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban

Kemandirian

Pemberitaan

Bumn

Tvone

Tvonenews

Berita Terkini

Berita Terbaru

Berita Terdepan

Berita Update

Informasi Terkini

Informasi Terbaru

Saksikan Juga

Merah Meriah! Begini Kondisi di Glodok Jelang Perayaan Imlek

Konten Kreator Ungkap Pembunuhan Siswa SMP

Siswa SMP Dibunuh Teman di Kampung Gajah, Keluarga Minta Hukuman Setimpal

MBG Tetap Jalan Saat Ramadhan, Ini Penjelasan Ketua BGN

Spesialis Pencurian Motor Di Palembang Akhirnya Ditangkap Setelah 15 Kali Beraksi

Libur Panjang Imlek, 30 Ribu Tiket Kereta Api Ludes Terjual

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk