MUI Jombang Belum Anjurkan Umat Rapatkan Saf Salat

Jombang, Jawa Timur - Setelah KH Cholil Nafis, Ketua  Komisi Dakwah MUI Pusat mempersilakan umat Islam kembali merapatkan shaf shalat berjamaah, MUI Jombang, Jawa Timur masih menunggu rekomendasi pemerintah setempat. Sebab pemerintah yang mengetahui kondisi pandemi Covid-19 di daerah bersangkutan.

“Dalam kasus pandemi Covid-19 'Ulil Amri' nya adalah pemerintah yang punya kapasitas untuk menentukan apakah kondisinya sudah aman atau belum, termasuk dalam hal shaf shalat. Jadi jangan sampai lalu memaksakan diri melakukan hal yang sesungguhnya hanya sunah, tetapi kemudian akan menimbulkan hal-hal madharat yang berat," terang KH Junaidi Hidayat, Sekretaris MUI Jombang, di kediamannya Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Jombang.

Menurut pengasuh Pondok Pesantren Al Aqobah ini, pernyataan KH Colil Nafis disikapi secara kondisional saja. Jika memang kondisi masyarakat atau daerah sudah dinyatakan tidak masalah oleh pihak berwenang, tidak ada masalah jika umat shalat berjamaah dengan shaf yang dirapatkan. Sebab rapatnya shaf dalam shalat berjamaah memang menjadi perintah agama. Tetapi kalau kondisi belum memunginkan, hanya sekadar berjamaah yang sudah mulai diperbolehkan, sebaiknya jarak antar-jamaah jangan terlalu rapat.

"Saya kira itu harus kita patuhi karena itu bersifat takmiliyah, penyempurnaan dalam hal kita menjalankan agama. Dalam kondisi yang terpaksa meskipun kita tidak rapat kita sudah dianggap rapat oleh Allah. Itulah agama," tambah Kyai Junaidi Hidayat.

KH Junaidi juga minta agar pendapat KH Cholil Nafis menyusul diizinkannya konser musik tersebut digeneralisasi. Seluruh umat kemudian harus memaksakan diri untuk merapatkan shaf dalam shalat berjamaah, sehingga MUI Jombang belum akan menganjurkan kepada umat untuk merapatkan shaf shalat dalam berjamaah.

"Jadi harus kondisional lihat pertimbangan terkait dengan kondisi pandemi di daerah masing-masing. Untuk Jombang saya menyarankan pemerintah bisa memberikan pertimbangan melalui Dinas Kesehatan dengan melihat kondisi yang ada. Ketika pemerintah mengizinkan, kita akan anjurkan. Tapi kalau pemerintah mengatakan jangan dulu, ya kita akan patuhi," jelas KH Junaidi Hidayat. (Umar Sanusi/hen)