Ini Siasat Presiden Jokowi Hadapi Transisi Pandemi

Presiden Jokowi pada Kamis (26-1) menceritakan sikap kehati-hatian dirinya saat memutuskan untuk tidak melakukan penguncian wilayah atau lockdown. Padahal saat itu, sebanyak 80 persen menteri di kabinet dan DPR meminta lockdown.

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak lockdown karena jika sampai diterapkan isolasi total, masyarakat akan kesulitan mencari makan. Bahkan, menurut hitungan Pemerintah, tidak sampai 3 pekan setelah diterapkan lockdown, akan timbul kerusuhan.

“Saya semedi 3 hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak, karena memang betul-betul sangat tidak memiliki pengalaman semuanya mengenai ini,” kata Presiden.

Selain tekanan pandemi, Pemerintah saat itu juga harus menghadapi tekanan ekonomi. Penerimaan negara anjlok 16 persen padahal belanja harus naik 12 persen.

Pemerintah dan TNI-Polri pun lantas bersinergi untuk mendongkrak cakupan vaksinasi, yang hingga kini telah mencapai 448 juta suntikan, untuk mempercepat terciptanya kekebalan komunitas agar aktivitas ekonomi segera bergulir.

Kebijakan era pandemi dianalogikan seperti keseimbangan gas dan rem saat mengemudikan kendaraan. Gas ekonomi jika diinjak kebablasan akan mengorbankan kesehatan masyarakat. Namun jika rem diinjak terlalu dalam, maka ekonomi masyarakat akan semakin jatuh. Karena itu perlu ada keseimbangan antara gas dan rem.

Hal itu pula yang saat ini masih diterapkan Pemerintah. Pada masa transisi ini, Satgas COVID-19 tetap berjalan.