Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan Kedua untuk Pimpinan KPK

Jakarta, 9/6 – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi melayangkan surat panggilan kedua kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pimpinan lembaga antirasuah itu diharapkan hadir Selasa (15/6) untuk klarifikasi aduan 75 pegawai KPK yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran HAM pada proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Hari ini kami melayangkan panggilan kedua kepada pimpinan dan Sekretaris Jenderal KPK untuk mendapatkan keterangan," kata Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, Rabu.

Pemanggilan kedua tersebut merupakan tindak lanjut dari pemanggilan pertama yang tidak dipenuhi oleh Firli Bahuri atau pimpinan lembaga antirasuah tersebut.

Anam meminta Pimpinan KPK untuk bersikap kooperatif dan hadir pada pemanggilan itu, karena menjadi kesempatan bagi mereka untuk menjelaskan kesimpangsiuran TWK dalam rangka proses pengalihan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kehadiran Pimpinan KPK juga merupakan kesempatan bagi KPK untuk membela diri, memberikan klarifikasi, serta bagian dari menghargai Komnas HAM.

"Jadi harus dimaknai sebagai suatu kesempatan untuk mengklarifikasi, mendalami dan memberikan informasi yang seimbang," ujarnya.

Ia mengatakan keseimbangan informasi tersebut penting karena siapa saja yang terlibat dalam suatu perkara atau kasus maka harus diberikan kesempatan sebelum dinilai.