APPI Ungkap Borok Sepak Bola Indonesia, 28 Klub Tunggak Gaji 303 Pemain hingga Rp14,8 Miliar

Besarnya nilai tunggakan membuat APPI berharap penyelesaian tidak terus berlarut-larut. Terlebih, persoalan tersebut berkaitan langsung dengan hak pemain yang menggantungkan penghasilannya dari sepak bola profesional.

"Dan hak pemain ini, ya kalau ada hadis yang bilang bahwa bayarlah upah pekerja sebelum keringatnya kering," kata Riza.

APPI tidak ingin masalah serupa kembali muncul ketika kompetisi musim 2026/2027 mulai berjalan. Musim baru yang segera kick-off dinilai harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola klub, khususnya dalam memenuhi kewajiban kepada pemain.

Riza menilai diperlukan tindakan lebih tegas daripada sekadar meminta klub menyelesaikan kewajibannya. Menurutnya, partisipasi dalam kompetisi semestinya berkaitan langsung dengan kemampuan klub memenuhi hak para pemain.

Salah satu opsi yang didorong APPI adalah penerapan sanksi tegas terhadap klub bermasalah. Klub yang masih mempunyai tunggakan hak pemain dinilai semestinya tidak mendapatkan izin untuk mengikuti kompetisi.

"Dan soal bagaimana kemudian tidak ada permasalahan gaji, sebenarnya mungkin beberapa tahun sebelumnya kami sudah berulang kali menyampaikan mitigasi-mitigasinya, termasuk soal zero tolerance terkait dengan klub lisensi tadi," ucap Riza.

Persoalan tersebut bahkan masih ditemukan pada kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim lalu. APPI mencatat tiga klub Super League memiliki tunggakan gaji terhadap pemain.

Ketiga klub tersebut adalah PSBS Biak, PSM Makassar, dan Semen Padang. Fakta tersebut menjadi perhatian karena Super League merupakan level kompetisi tertinggi yang semestinya menjadi tolok ukur profesionalisme sepak bola nasional.

Kasus PSBS menjadi salah satu yang mendapatkan sorotan khusus dari APPI. Riza menilai persoalan di klub asal Papua tersebut sebenarnya sudah dapat dideteksi jauh sebelum kompetisi musim lalu berakhir.

Masalah pembayaran hak pemain PSBS disebut telah muncul sekitar empat bulan sebelum kompetisi berakhir. Dengan rentang waktu tersebut, menurut APPI, seharusnya terdapat langkah antisipasi agar persoalannya tidak terus membesar.

Namun, hak sejumlah pemain PSBS disebut masih belum dibayarkan hingga saat ini. Situasi itu membuat APPI mempertanyakan upaya meningkatkan kualitas liga apabila persoalan paling mendasar dalam hubungan klub dan pemain belum diselesaikan.