TGIPF Sarankan Ketua Umum PSSI Mundur, Menpora Minta Pemerintah Jangan Ikut Campur

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Zainudin Amali, meminta pemerintah untuk tidak ikut campur perihal urusan sepak bola Indonesia. 

Pernyataan Menpora merupakan bentuk respons hasil laporan TGIPF. Dalam laporan TGIPF soal tragedi Kanjuruhan yang diserahkan ke Presiden Joko Widodo, menyebutkan rekomendasi pengurus ketua umum beserta pengurus PSSI untuk mundur.   

TGIPF meminta PSSI mundur sebagai bentuk pertanggung jawaban moral atas tragedi Kanjuruhan. Namun, Menpora tidak sependapat karena hal itu merupakan bentuk intervensi. 

"Yang pasti pemerintah akan segera menindaklanjuti mana yang menjadi area pemerintah. Akan tetapi, kalau ada area yang pemerintah tidak bisa masuk, tentu itu tidak akan dimasuki pemerintah," kata Menpora RI di Hotel Le Meridien, Jumat (14/10/2022).

Menpora menegaskan pemerintah harus berhati-hati dalam menindaklanjuti hal-hal yang bukan ranahnya. Kemenpora RI akan fokus membenahi diri sesuai rekomendasi yang telah diserahkan kepada presiden.

"Saya kira gini, semua rekomendasi itu sudah diserahkan kepada Pak Presiden. Tadi Pak Presiden sampaikan ke kita itu akan dilihat dan dipelajari. Respon beliau yang berkaitan dengan hal-hal yang bisa ditindaklanjuti oleh pemerintah, itu segera," imbuhnya.

"Kalau yang di luar area pemerintah tentu kita harus hati-hati betul, jangan sampai salah kita menindaklanjuti kemudian berakibat ada federasi internasional menilai bahwa kita sudah campur tangan. Itu harus hati-hati betul," tambah Menpora Amali.

Sikap federasi terhadap rekomendasi tersebut akan menjadi bahan diskusi dengan Presiden FIFA yang akan datang ke acara G20 di Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2022.

"Ya disikapinya seperti apa urusan federasi. Nanti kan sebenarnya ini jadi bahan juga yang akan dibicarakan dengan Presiden FIFA sebagai pimpinan federasi internasional. Jadi clear betul, pemerintah tidak akan masuk ke yang bukan area pemerintah," jelasnya.

Sementara itu, rekomendasi TGIPF kepada Kemenpora RI salah satunya adalah untuk segera menyusun rancangan peraturan pemerintah tentang perlindungan kepada suporter sepak bola yang rumusan implementasinya terhadap UU Nomor 11 Tahun 2022 sudah mulai didiskusikan dari 14-16 Oktober. (hsn/mir)