Soal PPKM, Presiden Jokowi Saya Harus Ngomong Apa Adanya, Ini Tidak Efektif | tvOne Minute
Jakarta - Presiden Jokowi menyebut pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak efektif. Mobilitas masyarakat dinilai masih tinggi sehingga di beberapa daerah di Indonesia, angka kasus COVID-19 naik.
Jokowi akui pelaksanaan PPKM tak efektif menekan angka kasus COVID-19. PPKM tersebut dilakukan sejak pertengahan bulan lalu. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Bogor.
“Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPK tanggal 11 Januari 2021 sampai 25 Januari 2021 kita harus ngomong apa adanya ini tidak efektif. Mobilitas masih tinggi sehingga di beberapa provinsi covidnya tetap naik,” ungkapnya dengan tegas.
Jokowi pun akan mengajak pakar epidemiolog terkait dengan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya Pakar Epidemiolog sehingga dalam mendesain kebijakan betul-betul bisa lebih komprehensif,” ujar Jokowi.
Ia kembali menuturkan bahwa sebetulnya esensi dari PPKM adalah membatasi mobilitas. Tetapi yang dilihat di implementasinya tidak tegas dan tidak konsisten.
“Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan ada di lapangan tetapi juga siap dengan cara yang sederhana dan praktis agar masyarakat tahu apa itu 3M. Siapkan juga masker yang memiliki standar-standar yang benar. Jadi masyarakat yang tidak pakai langsung diberi dan diberi tahu,” jelasnya.
Jokowi mengatakan kepada jajarannya bahwa kita harus bekerja sesimple mungkin dan sesederhana mungkin tetapi betul-betul ada di lapangan, khususnya di provinsi-provinsi yang telah disepakati.
“Yang kedua menurut saya, ada PPKM maka ekonomi turun sebetulnya tidak apa-apa asalnya angka covidnya juga turun tetapi ini tidak. Menurut saya ini seharusnya betul-betul dikalkulasi dan dihitung sehingga kita mendapat formula,” tuturnya dalam rapat terbatas.
Presiden pun menyampaikan harapannya jika di bulan Februari ini program vaksinasi bisa berjalan. Lebih lanjut, Ia ingin mendengar implementasinya di lapangan seperti apa dari masing-masing kementerian.
PPKM Diperpanjang
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Jawa dan Bali Diperpanjang hingga 8 Februari 2020. PPKM Jawa-Bali seharusnya berakhir senin ini. Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Jawa – Bali karena masih tingginya kasus positif Covid-19 di tanah air.
Menko perekonomian Airlangga Hartarto menyebut PPKM diperpanjang hingga 8 februari mendatang untuk 77 daerah kabupaten/kota yang tingkat kasusnya di atas rata rata nasional, termasuk di DKI Jakarta.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Presiden RI Joko Widodo meminta agar pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang dari 26 Januari hingga 8 Februari 2021.
Adapun dalam pembatasan kali ini terdapat satu perubahan di mana sektor mall dan restoran boleh beroperasi lebih lama, dari sebelumnya hanya sampai jam 7 malam, menjadi boleh hingga jam 8 malam.
Sementara ketentuan lain tetap sama seperti, sektor perkantoran harus menerapkan 75 persen karyawan kerja dari rumah, makan di restoran maksimal 25 persen dari kapasitas tempat dan take away tetap diizinkan, sektor konstruksi tetap berjalan, beribadah di tempat ibadah maksimum 50 persen dari kapasitas, fasilitas umum ditutup dan transportasi diatur masing-masing pemda. (adh/ito)
Lihat juga: Ngomong Apa Adanya, Presiden Kritik PPKM Jawa-Bali