SBY Singgung Cara Politik Beradab di Tengah Isu Kudeta Partai Demokrat | tvOne Minute

Jakarta – Isu kudeta Partai Demokrat dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY makin panas, setelah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sempat menge-tweet yang menyinggung cara berpolitik lebih bermoral dan beradab. SBY menyampaikan pesannya ini untuk para pemegang kekuasaan politik.

Dalam cuitan yang ia unggah diakun resmi twiteer miliknya @SBYudhoyono seolah menjawab teka-teki selama ini siapa sosok yang akan melakukan isu kudeta, seperti yang disampaikan AHY dalam surat resminya kepada Istana.

Dalam cuitanya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY menuliskan "Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*," tulis SBY di akun Twitternya, @SBYudhoyono yang dikutip pada Selasa, 2 Februari 2021.

Cuitan SBY itu mirip disampaikan dengan politikus Demokrat, Rachland Nashidik. Tapi, Rachland dengan menyebut langsung nama Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko.

"Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly," tulis Rachland di akun Twitternya, @RachlanNashidik.

Sosok Muldoko semakin menjadi bola liar, ketika Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Demokrat Andi Arief mengaitkan upaya kudeta kepemimpinan AHY oleh eks Panglima TNI tersebut. Andi mengatakan Moeldoko terlibat dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Demokrat dan dapat restu dari Jokowi. Ia menyampaikan demikian karena banyak pertanyaan siapa figur yang hendak mendongkel kepemimpinan AHY.

Sebelumnya, ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY di Jakarta, Senin.

AHY menjelaskan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional itu diketahui dari laporan dan aduan dari pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang.

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat baik pusat, daerah maupun cabang, tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap-nya.

Gabungan dari pelaku gerakan itu kata dia terdiri dari 5 orang, 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi. (mii)