Korban Tewas Capai 54 Orang, PBB Kecam Tindakan Militer Myanmar | tvOne Minute
Jakarta, Klik Disini - Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT HAM PBB) Michelle Bachelet meminta pasukan keamanan Myanmar untuk menghentikan tindakan keras mereka terhadap para pengunjuk rasa yang melakukan aksi damai. "Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan para pengunjuk rasa," kata Bachelet, Kamis (4 Maret 2021).
Bachelet mengutuk penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri, tempat ratusan orang terluka. Ia juga mendesak militer Myanmar untuk membebaskan orang-orang yang ditahan secara tidak sah sejak kudeta 1 Februari 2021.
Bachelet mengatakan, bahwa lebih dari 1.700 orang telah ditahan secara sewenang-wenang dan penangkapan terus meningkat. Mereka termasuk 29 jurnalis yang ditangkap dalam beberapa hari terakhir, beberapa dituduh menghasut untuk menentang atau menghadiri pertemuan yang melanggar hukum.
Sedikitnya 54 orang tewas oleh polisi dan tentara Myanmar sejak kudeta, tetapi jumlah kematian sebenarnya bisa jauh lebih tinggi, kata Bachelet dalam pernyataan. Ia menyebut angka tersebut, yang telah diverifikasi oleh kantornya.
Tentara dan polisi dilaporkan melakukan penggeledahan dari pintu ke pintu dan menangkapi orang-orang, beberapa di antaranya menghilang ke dalam tahanan tanpa keluarga mereka diberi tahu tentang keberadaan mereka, kata Bachelet. Praktik seperti itu dikenal sebagai penghilangan paksa.
Bachelet mendesak para pejabat Myanmar yang telah bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil untuk mendukung upaya meminta pertanggungjawaban para pemimpin militer atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius, melalui penyelidikan dan proses PBB di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Sementara itu, Penyelidik HAM PBB di Myanmar Thomas Andrews pada Kamis (4 Maret 2021) mengungkapkan, bahwa militer di negara itu telah membunuh, memukul serta sewenang-wenang menangkap demonstran sejak kudeta 1 Februari. Penyelidik itu juga menyerukan sanksi berat terhadap Myanmar.
Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB - yang ditemui di Myanmar pada Jumat - agar memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi terhadap junta militer dan merujuk dugaan aksi kejam ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk diadili. "Negara-negara harus menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan migas Myanmar, yang kini dikendalikan oleh militer dan sumber pendapatan terbesar Myanmar," katanya dalam laporan kepada Dewan HAM PBB di Jenewa. (ari/ant/reuters)
(Lihat juga SBY Tegaskan KLB Demokrat di Deli Serdang Tidak Sah)