Pakar Komunikasi Politik: Butuh Penjelasan Lebih Rinci Soal Kunjungan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com — Respons publik terhadap keterlibatan Indonesia dalam BOP masih beragam.

Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci dan membumi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Pengamat komunikasi politik Prof. Gun Gun Heryanto menyatakan perubahan persepsi publik tidak dapat terjadi secara instan. 

Ia menjelaskan bahwa persepsi biasanya melalui beberapa tahapan, mulai dari perbincangan awal, konsolidasi pro dan kontra, hingga terbentuknya sikap yang lebih solid. Karena itu, diperlukan komunikasi yang konsisten dan komprehensif.

Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan secara jelas posisi strategis langkah Presiden Prabowo Subianto dalam konteks geopolitik dan kepemimpinan Indonesia di kawasan. 

Tanpa penjelasan yang utuh, kebijakan tersebut berpotensi disalahpahami, termasuk anggapan bahwa Indonesia berada dalam posisi subordinat di tengah pengaruh negara-negara besar seperti Amerika Serikat.

Ia menekankan pentingnya komunikasi yang mampu mengubah ketidakpastian menjadi kejelasan agar tidak menimbulkan kecemasan publik. 

Jika persepsi negatif berkembang, dampaknya bukan hanya pada citra kepemimpinan nasional, tetapi juga pada posisi Indonesia di mata dunia.

Dari sisi pemerintah, pemerintah menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar persoalan kawasan, melainkan amanat konstitusi yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan dan penolakan segala bentuk penjajahan. 

Ia menyebut keterlibatan Indonesia dalam BOP merupakan bagian dari komitmen tersebut.

Pemerintah juga memandang Indonesia sebagai negara middle power yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif. 

Maka dari itu, Indonesia tetap menjaga hubungan dengan berbagai negara, termasuk di kawasan Timur Tengah, serta berupaya membangun komunikasi dengan para aktor kunci guna mendorong terciptanya perdamaian.