Protes Jalur Road Bike yang Dianggap Diskriminatif
Minggu, 13 Juni 2021 - 19:57 WIB
Jakarta - Uji coba Jalan Layang Non Tol (JLNT) Tanah Abang-Kampung Melayu sebagai jalur road bike memicu protes dari komunitas lain. Mereka meminta digelarnya kembali Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD).
Penolakan datang dari komunitas Bike To Work, Komunitas Koalisi Pejalan Kaki, Road Safety Association, dan Komite Penghapusan Bensin Bertimbal.
Komunitas-komunitas ini menolak kebijakan jalur khusus road bike yang dianggap diskriminatif.
Mereka bahkan menyatakan perlu kembali digelarnya Car Free Day agar komunitas lain dapat menggunakan ruang publik yang sama.
Komunitas Bike to Work bahkan mengajak elemen masyarakat untuk mengikuti aksi Black Day di JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang pada Minggu (13/6) tadi.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes kepada Pemerintah Pemprov DKI Jakarta yang menjadikan JLNT sebagai lintasan sepeda road bike setiap Minggu pukul 05.00-08.00 WIB.
Dikutip dari laman Instagram resmi Bike to Work Indonesia @b2w_indonesia yang diunggah pada Jumat (11/6), bahwa aksi Black Day dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial kepada pemangku kebijakan.
“Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk kontrol sosial kepada pemangku kebijakan agar konsisten dengan aturan dan tidak diskriminatif sesuai UU Nomor 38 tahun 2004,” tulis komunitas Bike to Work Indonesia.
Selain itu, penggunaan JLNT sebagai jalur road bike juga menjadi permasalahan tersendiri.
Alasan sepeda motor dilarang melintasi JLNT adalah karena faktor keselamatan dikarenakan adanya angin kencang. Namun, dengan diperbolehkannya pengguna road bike melintasi JLNT tentu perlu dipertanyakan asas keselamatan para pesepeda tersebut.
Seperti diketahui, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan uji coba penggunaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang sebagai lintasan road bike sejak Minggu (23/5) lalu.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, alasan penggunaan JLNT sebagai lintasan road bike adalah lalu lintas di JLNT pada pagi tidak ramai. Selain itu, alasan lainnya adalah kecepatan road bike yang masih dibawah rata-rata kecepatan motor.
Kebijakan yang diambil Pemerintah Pemprov DKI Jakarta ini pun dinilai tidak adil dan dinilai harus segera dihentikan agar tidak menimbulkan preseden buruk dalam penegakan aturan lalu lintas. (awy)