Bandung Raya Siaga 1 Covid-19, Lockdown Gedung Sate Diperpanjang
Rabu, 16 Juni 2021 - 19:50 WIB
Bandung, Jawa Barat - Meroketnya angka kasus COVID-19 di Kota Bandung membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang waktu lockdown di Gedung Sate hingga 25 Juli mendatang.
Setelah lebih dari dua pekan lockdown Kantor Provinsi Jawa Barat atau yang lebih sering dikenal dengan Gedung Sate kembali diperpanjang.
Hal ini dilakukan karena terus meroketnya angka COVID-19 di Bandung Raya dan ditemukannya puluhan aparatur sipil negara (ASN) yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Sementara itu Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Bandung Raya berstatus siaga 1 COVID-19.
Hal ini disampaikan Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, usai menggelar rapat Komite Percepatan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah di Makodam III Siliwangi, Kota Bandung pada Selasa (15/6) sore.
Menurut Ridwan Kamil, keterisian rumah sakit di dua wilayah yang masuk ke dalam zona merah tersebut sudah melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni diatas 70 persen tepatnya berada di angka 84,19 persen.
Karena kondisi ini pula, seluruh perkantoran di wilayah Bandung Raya diinstruksikan untuk kembali menerapkan bekerja dari rumah (WFH).
“Dengan dua indikator zona merah dan keterisian 84,19 persen, maka seluruh Bandung Raya diinstruksikan work from home yang hadir secara fisik hanya 25 persen sesuai instruksi dari Mendagri. Sedangkan 75 persennya menyesuaikan diri untuk bekerja dari rumah dengan pengecualian yang sudah dipahami,” tutur Kang Emil.
Ridwan Kamil pun melarang wisatawan dari luar daerah untuk mengunjungi Bandung Raya hingga satu minggu kedepan, terutama wisatawan dari DKI Jakarta yang biasanya memenuhi kawasan wisata di Bandung Raya.
“Saya imbau wisatawan yang biasanya mayoritas dari DKI Jakarta kami minta untuk tidak datang selama tujuh hari ke depan” imbuhnya.
Kondisi ini terpaksa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Bandung Raya diakibatkan angka kasus yang terus melonjak.
Emil meminta semua pihak memahami situasi yang terjadi di Jawa Barat karena semua instansi terkait sedang fokus menarik rem darurat untuk mengendalikan situasi yang diakibatkan oleh libur panjang mudik lebaran lalu.
Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar tidak ada libur panjang pada saat Idul Adha nanti karena dikhawatirkan akan terjadi lagi lonjakan kasus. (awy)