Wajib PCR Untuk Naik Pesawat, Nihayatul: Sebagian Masyarakat Terbebani Tarif PCR

Jakarta - Masyarakat merasa keberatan dengan protokol kesehatan yang selalu berubah-ubah saat menggunakan transportasi udara. Awalnya penumpang hanya diminta menggunakan tes antigen, namun belakangan penggunaan PCR sudah diwajibkan bagi seluruh penerbangan. Pun, minimnya sosialisasi kebijakan juga menambah kompleksitas birokrasi calon penumpang pesawat.

Nihayatul Wafiroh, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi PKB meminta pemerintah konsisten dalam mengeluarkan kebijakan. Ia juga menjelaskan bahwa tak semua lokasi memiliki fasilitas PCR.

"Saya kemarin merasakan ketika harus PCR yang cuma 2x24 jam, saya dalam perjalanan ke Papua berangkat harus pakai PCR, sebelum pulang harus PCR lagi. Itu bagi orang-orang yang masih bisa mendapatkan akses. Bagaimana kalau yang tidak? Belum lagi biaya yang mahal," ucapnya.

Untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, legislator ini meminta kepada pemerintah untuk tidak membebani masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang memberatkan. Rumitnya kebijakan ini juga dapat mendorong masyarakat untuk memalsukan dokumen kesehatannya. Ia pun berharap, agar lebih sederhana pemerintah hanya mewajibkan antigen saja bagi masyarakat yang sudah menerima vaksin dua kali. 

"Jangan membuka peluang rakyat semakin tidak dapat melakukan pergerakan karena harga yang cukup mahal. Jangan juga membuang waktu rakyat dan juga membuka peluang rakyat untuk melakukan tindakan-tindakan pemalsuan data atau keterangan PCR," tegasnya. (afr)