Kenaikan Upah Sangat Rendah, Jutaan Buruh Ancam Mogok Nasional

Kementerian Ketenagakerjaan telah mengumumkan bahwa upah minimum provinsi tahun 2022 rata-rata naik sebesar 1,09%. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menyatakan besaran upah minimum diatur dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

Kenaikan upah minimum ini jauh dibawah keinginan buruh yang meminta kenaikan 10%. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menyatakan, 2 juta buruh akan melakukan mogok nasional tuntut kenaikan UMP. Aksi akan berlangsung selama tiga hari di berbagai daera.

Pemerintah berdalih, kenaikan UMP tahun 2022 yang kecil akibat kondisi perekonomian yang melambat akibat pandemi. Selain itu perekonomian saat ini dinilai sangat sulit bagi para pengusaha untuk bertahan apalagi harus dibebani dengan kenaikan upah buruh hingga 10%.

Sebagai catatan hingga sekarang setidaknya ada 27 provinsi yang sudah menetapkan besaran upah minimum tahun 2022. Kenaikan UMP beragam antar satu provinsi dengan provinsi lainnya dengan mempertimbangkan faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan besaran upah minimum provinsi tahun 2022 menjadi Rp4,45 juta. Besaran angka upah itu naik sebesar Rp37.749 atau 0,85 persen jika dibandingkan tahun.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Pemprov DKI Jakarta tentunya memberikan UMP yang sebaik mungkin sesuai dengan keinginan dan harapan daripada kepentingan buruh, pengusaha, dan masyarakat. Wagub DKI Jakarta optimis pada tahun depan ada peningkatan jauh lebih baik seiring dengan kondisi pandemi yang semakin baik.

Di sisi lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyadari kecilnya kenaikan upah minimum provinsi namun tidak bisa begitu saja mengubah besaran kenaikan. Namun Anies berjanji membantu buruh di DKI Jakarta dengan kebijakan menekan biaya hidup mereka.

Gubernur DKI Jakarta menjanjikan hal ini kepada buruh yang berunjuk rasa di balaikota mendesak kenaikan UMP pada Jumat lalu.

Ia berjanji menurunkan biaya hidup dengan operasi pasar murah, menanggung biaya transportasi pekerja, hingga Kartu Jakarta Pintar untuk anak-anak para pekerja.

"Biaya transportasi di Jakarta itu untuk satu keluarga itu bisa sampai lebih dari 20% ada yang sampai 30% dari ongkos. Nah dengan diberikan biaya transportasi gratis maka mereka langsung mendapatkan keleluasaan. Itu contoh. Yang kedua, pangan murah. Kalau beli di pasar biasa harganya mahal, tapi kalau beli mengikuti program kita apalagi di dengan asosiasi buruh kita menyiapkan koperasi-koperasi di mana Pasar Jaya mengirimkan kebutuhan pangan lewat koperasi-koperasi itu lalu para buruh membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga di pasar," jelas Anies.

Dalam perkembangan yang sama, aksi buruh menolak hasil ketetapan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 di depan gedung negara Grahadi, Surabaya pada Senin lalu diwarnai kericuhan.

Dalam aksinya para buruh menolak kenaikan upah minimum provinsi yang hanya sebesar 1,22%. Angka ini jauh dibawah tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 13%.

Di Bandung Barat, sekelompok massa buruh melakukan aksi sweeping di kawasan industri Batujajar, Cimareme. Usai melakukan penyisiran ke puluhan pabrik, massa mengajak buruh yang lain untuk melakukan aksi unjuk rasa ke kantor bupati Kabupaten Bandung Barat untuk menolak kenaikan UMK yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan, angka kenaikan yang telah ditetapkan dinilai tidak bisa mensejahterakan para buruh.

Aksi unjuk rasa buruh yang juga terjadi di Brebes Jawa tengah berlangsung ricuh. Massa buruh merobohkan pintu sebuah pabrik garmen saat hendak mengajak rekan sesama buruh untuk berdemo di kantor bupati Brebes. Massa buruh menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi, pasalnya upah buruh di Kabupaten Brebes tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia.

Semoga saja persoalan klasik terkait upah buruh dapat dituntaskan dengan mengambil jalan tengah dan paling sedikit menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. (afr)